Purnatugas MK Anwar Usman: Putusan Nomor 90 Bukan Pintu untuk Gibran, Demi Anak Muda

LintasWarganet.com – 13 April 2026 | Mantan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang baru saja menyelesaikan masa bakti di Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi sorotan publik setelah ia memberikan komentar terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut sempat memicu polemik sengit dalam persiapan Pilpres 2024, khususnya mengenai prospek pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam wawancara terbarunya, Anwar menegaskan bahwa putusan nomor 90 tidak dimaksudkan sebagai “pintu gerbang” bagi Gibran atau tokoh politik manapun. Menurutnya, keputusan itu lebih bersifat teknis dan konstitusional, serta tidak boleh dijadikan alat politik untuk mengamankan posisi tertentu dalam kontestasi pemilihan presiden.

Berikut beberapa poin utama yang disampaikan Anwar Usman:

• Netralitas Putusan: Anwar menegaskan bahwa MK beroperasi secara independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Putusan nomor 90 merupakan interpretasi hukum terhadap Undang-Undang Pemilu, bukan rekomendasi politik.
• Fokus pada Generasi Muda: Hakim tersebut menekankan pentingnya memberikan ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam politik tanpa beban warisan politik keluarga. “Anak muda harus dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang mandiri, bukan sekadar pewaris posisi,” ujarnya.
• Risiko Politisasi Putusan: Anwar mengingatkan bahwa mempolitisasi keputusan konstitusional dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Ia mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum dan menghindari interpretasi sempit demi keuntungan politik.

Anwar juga menyinggung tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengelola transisi kepemimpinan generasi muda. Ia mengajak partai politik, organisasi pemuda, dan masyarakat luas untuk menciptakan ekosistem politik yang inklusif, di mana kemampuan dan integritas menjadi faktor utama penentu peran kepemimpinan.

Meski telah purnatugas, Anwar Usman tetap berkomitmen untuk menyuarakan prinsip‑prinsip konstitusional dan mendukung pembentukan kader politik yang berlandaskan pada meritokrasi. Ia berharap bahwa keputusan MK tidak akan dimanfaatkan sebagai alat politik, melainkan menjadi landasan bagi proses demokrasi yang sehat.