Menteri Pekerjaan Umum Dody Tegaskan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBN di Kementerian

LintasWarganet.com – 11 April 2026 | Dalam sebuah konferensi pers yang digelar pada Senin (10/04/2026), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, menegaskan komitmen kementerian untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, langkah-langkah tersebut merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mengoptimalkan hasil pembangunan infrastruktur.

Dody menyoroti tiga pilar utama yang akan menjadi landasan pelaksanaan kebijakan tersebut:

• Digitalisasi Anggaran: Seluruh proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaporan keuangan akan dilakukan melalui sistem e-budgeting yang terintegrasi, memungkinkan pemantauan real‑time oleh pihak internal maupun eksternal.
• Penguatan Pengawasan Internal: Unit Audit Internal Kementerian akan memperketat prosedur pemeriksaan, dengan audit berkala dan laporan hasil audit yang dipublikasikan secara terbuka di portal resmi kementerian.
• Kolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Kementerian berkomitmen menyediakan data lengkap dan aksesibilitas penuh bagi BPK dalam setiap tahap penggunaan dana, sehingga temuan audit dapat ditindaklanjuti secara cepat.

Selain itu, Dody mengumumkan peluncuran portal transparansi yang memuat rincian alokasi anggaran per proyek, jadwal pelaksanaan, serta capaian fisik dan keuangan. Portal tersebut akan memungkinkan warga, lembaga swadaya masyarakat, dan media untuk mengakses informasi secara langsung tanpa melalui perantara.

Untuk menanggulangi potensi penyalahgunaan dana dalam proyek berskala besar, kementerian juga akan menerapkan mekanisme “zero tolerance” terhadap praktik korupsi. Setiap temuan pelanggaran akan langsung dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dody menutup sambutan dengan menekankan pentingnya partisipasi publik. “Kami mengundang semua pihak, baik lembaga pengawas, akademisi, maupun masyarakat umum, untuk berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan APBN. Transparansi bukan sekadar menampilkan data, melainkan mengajak semua stakeholder untuk bersama‑sama memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional,” ujarnya.