Konflik Timur Tengah Guncang Pasokan Minyak Global, Indonesia Batasi Pembelian BBM dan Perkuat Strategi Sulfur

LintasWarganet.com – 01 April 2026 | Ketegangan geopolitik yang memuncak antara Amerika Serikat‑Israel dan Iran sejak akhir Februari 2026 telah menimbulkan gangguan signifikan pada jalur distribusi energi dunia, khususnya di Selat Hormuz yang menjadi chokepoint utama bagi sekitar 20 persen pasokan minyak global. Penutupan sementara selat tersebut menyebabkan lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) di lebih dari 80 negara, termasuk Indonesia, sekaligus menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas pasokan sulfur yang sebagian besar diproduksi di kawasan Teluk Persia.

Menurut data terbaru, sekitar 75 persen kebutuhan sulfur Indonesia masih diimpor dari wilayah Timur Tengah, dengan 33 persen perdagangan sulfur dunia bersumber dari Teluk Persia. Sulfur menjadi bahan baku penting bagi industri pupuk, asam sulfat, serta proses high‑pressure acid leashing (HPAL) dalam produksi nikel dan baterai listrik. Ketergantungan ini memaksa pemerintah dan pelaku industri domestik untuk memperkuat strategi keamanan pasokan.

Strategi Petrokimia Gresik Menghadapi Krisis Sulfur

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, menegaskan bahwa perusahaan telah mengambil langkah-langkah diversifikasi sumber sulfur, memperpanjang kontrak jangka panjang, serta meningkatkan kapasitas penyimpanan. Pabrik asam sulfat milik Petrokimia Gresik yang mampu memproduksi 1,8 juta ton per tahun kini diintegrasikan dengan proses pembuatan pupuk NPK, sehingga dapat menahan guncangan pasokan luar negeri. Langkah tersebut dipandang penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional mengingat kebutuhan asam sulfat mencapai 19 juta ton per tahun.

Indonesia Membatasi Pembelian BBM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merespons lonjakan harga minyak dengan mengumumkan kebijakan pembatasan pembelian BBM bagi pemerintah dan sektor publik. Kebijakan tersebut mencakup pembatasan maksimum 50 liter per kendaraan per hari melalui sistem barcode MyPertamina, serta pengurangan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri. Selain itu, program kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara diharapkan menghemat subsidi BBM senilai Rp 6,2 triliun.

Langkah-langkah ini tidak hanya menurunkan beban fiskal, tetapi juga menjadi bagian dari agenda transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya diversifikasi sumber energi untuk mengurangi ketergantungan pada minyak impor.

Rusia Tawarkan Pasokan Minyak kepada Indonesia

Di tengah ketidakpastian, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, menyatakan kesiapan Rusia untuk memasok minyak dan gas ke Indonesia melalui kontrak jangka panjang. Meskipun belum ada permintaan resmi dari Pertamina, tawaran ini menjadi alternatif penting bagi Indonesia yang ingin menyeimbangkan pasokan energi sambil menunggu situasi di Selat Hormuz mereda.

Pernyataan tersebut muncul setelah Rusia memperluas jaringan ekspor minyak ke Amerika Serikat, Tiongkok, India, serta beberapa negara Asia Tenggara. Kesediaan Rusia untuk berkolaborasi tanpa memandang posisi politik menandakan peluang diversifikasi pasokan yang dapat menurunkan tekanan harga BBM di pasar domestik.

Langkah Akselerasi Transisi Energi

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTK) Kementerian ESDM, Haris, menegaskan bahwa konflik di Timur Tengah menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi. Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas pembangkit energi terbarukan menjadi 100 GW dalam tiga tahun ke depan, serta peluncuran kebijakan B50 (biodiesel 50 persen) pada Juli 2026. Implementasi B50 diproyeksikan menghemat penggunaan solar sebesar 4 juta kiloliter atau setara Rp 48 triliun.

Selain biodiesel, pemerintah mendorong peningkatan etanol (E10) untuk bensin, serta pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF). Taskforce energi transisi yang dipimpin Menteri ESDM fokus pada tiga prioritas: percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW, konversi 140 juta motor berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik, dan pengembangan biofuel secara masif.

Hingga akhir 2025, bauran energi terbarukan nasional tercatat 15,75 persen, dengan target mencapai 17‑21 persen pada tahun 2026 melalui lelang panas bumi dan penguatan regulasi.

Secara keseluruhan, kombinasi kebijakan pembatasan BBM, diversifikasi pasokan sulfur, serta peluang impor minyak dari Rusia menunjukkan upaya terpadu Indonesia dalam menghadapi guncangan energi global. Meskipun konflik di Timur Tengah masih berpotensi menimbulkan ketidakpastian, langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga domestik, melindungi ketahanan pangan, dan mempercepat peralihan ke energi bersih.