LintasWarganet.com – 10 April 2026 | Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dalam sebuah pernyataan resmi mengundang seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menempatkan kantor kerja mereka di Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, yakni Nusantara, mulai tahun 2028.
Langkah ini menjadi bagian dari rencana pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan terpadu, yang mencakup kantor eksekutif, legislatif, serta lembaga-lembaga negara lainnya. Menurut Wapres Gibran, konsolidasi lokasi kerja antara eksekutif dan legislatif diharapkan meningkatkan koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
Berikut beberapa poin utama yang dijabarkan dalam rencana tersebut:
- Fasilitas infrastruktur modern, termasuk jaringan transportasi cepat, telekomunikasi berkecepatan tinggi, dan ruang kerja yang ramah lingkungan.
- Pemindahan bertahap yang dijadwalkan mulai 2028, dengan fase persiapan fasilitas pendukung seperti perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan bagi anggota DPR beserta keluarga.
- Peningkatan efektivitas kerja legislasi melalui kedekatan fisik dengan kantor kepresidenan dan kementerian.
- Pengurangan biaya operasional jangka panjang akibat konsolidasi fasilitas.
Pemerintah menegaskan bahwa semua kebutuhan logistik dan administrasi akan dipenuhi, termasuk penyediaan gedung pertemuan, ruang rapat, serta layanan keamanan yang terintegrasi. Selain itu, IKN direncanakan menjadi kota yang berkelanjutan dengan penggunaan energi terbarukan dan sistem pengelolaan sampah yang efisien.
Undangan ini juga diharapkan dapat mempercepat proses pemindahan institusi negara lainnya ke IKN, sehingga pada 2030 kota tersebut dapat berfungsi sepenuhnya sebagai pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan Indonesia.
LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet