Wali Kota Semarang Diharapkan Segera Realisasikan Program Perjalanan Keagamaan

LintasWarganet.com – 11 April 2026 | Wali Kota Semarang kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah tokoh keagamaan dan organisasi masyarakat menuntut percepatan pelaksanaan Program Perjalanan Keagamaan (PPK). Program ini dirancang khusus untuk mendukung mobilitas marbot masjid, guru ngaji, serta tokoh agama dalam menunaikan tugas keagamaan di luar kota, termasuk ziarah, pelatihan, dan kegiatan keagamaan lainnya.

Kelompok advokasi mengajukan surat resmi kepada kantor Walikota pada awal pekan ini, menekankan bahwa penundaan pelaksanaan program dapat menghambat kegiatan keagamaan yang vital bagi umat. Mereka menyoroti beberapa hal penting:

• Target penerima manfaat: marbot masjid, guru ngaji, tokoh agama dari seluruh kecamatan di Semarang.
• Anggaran yang dialokasikan: sekitar Rp 15 miliar untuk satu tahun, mencakup transportasi, akomodasi, dan subsidi kegiatan.
• Jadwal pelaksanaan: direncanakan mulai kuartal ketiga 2024 dengan fase pilot di tiga wilayah pertama.

Dalam menanggapi permintaan tersebut, Sekretaris Daerah Semarang menyatakan bahwa proses verifikasi dan penetapan mekanisme distribusi dana sedang berada pada tahap akhir. Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan Dinas Agama dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) menjadi prioritas utama untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Pihak organisasi keagamaan menekankan pentingnya kecepatan implementasi, mengingat banyak marbot masjid yang harus melakukan perjalanan ke luar kota untuk pelatihan intensif dan ziarah ke tempat suci. Mereka juga mengingatkan bahwa program ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat peran sosial keagamaan serta meningkatkan kualitas layanan kepada warga.

Jika program dapat direalisasikan tepat waktu, diharapkan akan tercipta manfaat berikut:

1. Peningkatan kompetensi guru ngaji melalui akses ke pelatihan intensif.
2. Penguatan jaringan keagamaan antar kecamatan melalui pertukaran pengalaman.
3. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Para pengamat politik menilai bahwa keberhasilan program ini akan menjadi indikator kinerja Walikota dalam bidang kebijakan sosial‑keagamaan. Mereka menambahkan bahwa tekanan publik yang kuat dapat mempercepat proses birokrasi, asalkan tidak mengorbankan kualitas verifikasi data penerima manfaat.

Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari Wali Kota Semarang mengenai tanggal pasti peluncuran program. Namun, masyarakat menanti langkah konkret yang dapat menutup kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan lapangan.