Waketum PAN Minta JK Sampaikan Kritik Langsung kepada Presiden Prabowo

LintasWarganet.com – 11 April 2026 | Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, pada hari ini menyampaikan permintaan kepada Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), untuk menyampaikan saran dan kritik secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Permintaan ini dimaksudkan sebagai upaya memperkuat sinergi politik antar partai dan memastikan kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.

Saleh Partaonan Daulay menekankan bahwa kritik konstruktif dari tokoh senior seperti JK dapat menjadi jembatan bagi dialog terbuka antara pemerintah dan partai oposisi. Ia menambahkan bahwa PAN menghargai peran JK sebagai figur yang memiliki pengalaman luas di dunia politik Indonesia, baik sebagai Wakil Presiden maupun sebagai tokoh senior dalam koalisi pemerintah.

• Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah yang masih tertinggal.
• Transparansi dalam pelaksanaan program infrastruktur nasional.
• Pemberdayaan UMKM dan penyerapan tenaga kerja muda.
• Penguatan kebijakan pendidikan dan kesehatan yang merata.

JK sendiri sebelumnya pernah menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dalam proses pengawasan kebijakan pemerintah, namun belum ada pernyataan resmi mengenai penyampaian kritik secara langsung kepada Presiden Prabowo. Permintaan Daulay ini muncul di tengah dinamika politik nasional menjelang pemilihan umum mendatang, di mana hubungan antara partai-partai koalisi dan oposisi menjadi sorotan utama.

Panitia koalisi pemerintah menanggapi permintaan tersebut dengan sikap terbuka, menyatakan bahwa masukan dari semua elemen politik akan dipertimbangkan demi kemajuan bangsa. Sementara itu, para pengamat politik menilai bahwa langkah ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, sekaligus memperkuat posisi PAN dalam koalisi.

Jika JK menyetujui permintaan tersebut, proses penyampaian kritik diperkirakan akan dilakukan melalui pertemuan resmi atau pernyataan publik yang dapat dijadikan acuan bagi kebijakan presiden ke depan.