LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 28 Mei 2026 | Di tengah perayaan Iduladha 1447 H, sorotan publik tidak hanya terpusat pada tradisi kurban, melainkan juga pada figur-figur kepolisian senior yang memainkan peran penting dalam menghubungkan institusi dengan masyarakat. Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Riau, Brigjen Pol Hengki Haryadi, menjadi salah satu tokoh yang menonjol ketika memimpin penyembelihan 195 ekor hewan kurban di Markas Polda Riau, Pekanbaru. Kehadirannya tidak sekadar simbolis; ia menegaskan komitmen kepolisian dalam aksi sosial serta menegakkan citra kepedulian di mata warga.
Keterlibatan Wakapolda dalam Program Kurban
Acara penyembelihan yang dilaksanakan setelah shalat Iduladha melibatkan ratusan anggota kepolisian dan warga setempat. Dari total hewan kurban, 149 ekor sapi dan 46 ekor kambing dipotong, dengan kontribusi Polda Riau sendiri sebesar 49 ekor sapi dan delapan ekor kambing, sisanya berasal dari Polres di seluruh provinsi. Wakapolda Hengki menambahkan bahwa Kapolri Listyo Sigit Prabowo secara pribadi menyerahkan tiga ekor sapi tambahan sebagai wujud kepedulian kepolisian nasional. “Alhamdulillah pada momentum Hari Raya Iduladha ini, Bapak Kapolri turut menyerahkan tiga ekor sapi kurban pada Polda Riau sebagai wujud kepudilan, keikhlasan, dan semangat berbagi pada masyarakat,” ujarnya dalam sambutan resmi.
Peran Wakapolda dalam Kebijakan Internal Polri
Sementara kegiatan sosial menonjol, peran Wakapolda tidak lepas dari dinamika kebijakan internal kepolisian, terutama terkait revisi Undang-Undang Polri yang mengatur usia pensiun perwira tinggi. Isu perpanjangan masa pensiun hingga 63 tahun, yang dipandang berpotensi menguntungkan Kapolri Listyo Sigit yang akan memasuki masa pensiun pada 2027, memicu kritik keras dari kalangan independen. Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya, menilai revisi tersebut “beraroma politik” menjelang Pemilu 2029, mengkhawatirkan adanya upaya mempertahankan relasi politik dengan kekuasaan eksekutif.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berusaha menepis dugaan politisasi, menyatakan bahwa perubahan usia pensiun didasarkan pada prinsip keadilan serupa dengan TNI dan ASN. Namun, perdebatan tetap berlanjut di DPR, di mana seluruh fraksi menyetujui RUU Usul Inisiatif DPR tentang revisi UU Polri, mengindikasikan dukungan politik yang luas.
Wakapolda sebagai Penghubung Antara Kebijakan dan Masyarakat
Dalam konteks ini, peran Wakapolda menjadi semakin krusial. Sebagai perwakilan kepolisian daerah, mereka tidak hanya melaksanakan kebijakan pusat, tetapi juga menginterpretasikannya di tingkat lokal. Keterlibatan Brigjen Hengki dalam acara kurban mencerminkan upaya mengintegrasikan kebijakan sosial dengan citra institusi, sekaligus menyeimbangkan persepsi publik di tengah kontroversi kebijakan pensiun.
Pengalaman serupa dapat dilihat di Kota Payakumbuh, di mana Pemko Payakumbuh menyelenggarakan penyembelihan sapi kurban seberat 1,2 ton yang merupakan Bantuan Kemasyarakatan (Banmas) dari Presiden Prabowo Subianto. Meskipun tidak melibatkan wakapolda secara langsung, acara tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan lembaga eksekutif dalam menyukseskan program sosial keagamaan.
Implikasi Politik dan Sosial
- Keputusan memperpanjang usia pensiun dapat memperkuat posisi Kapolri menjelang pemilihan umum, yang berpotensi menimbulkan pertanyaan tentang netralitas institusi kepolisian.
- Peran aktif wakapolda dalam kegiatan sosial memperkuat legitimasi kepolisian di mata publik, sekaligus menyeimbangkan narasi negatif yang muncul akibat kontroversi kebijakan internal.
- Keterlibatan tokoh tinggi kepolisian dalam program bantuan kurban menunjukkan sinergi antara kebijakan keamanan, kepedulian sosial, dan agenda politik nasional.
Seiring dengan berlangsungnya diskusi legislasi di DPR dan sorotan media, Wakapolda di berbagai provinsi diperkirakan akan terus menjadi jembatan penting antara kebijakan pusat dan kebutuhan masyarakat. Mereka harus mampu menjaga kepercayaan publik sambil menavigasi dinamika politik yang semakin kompleks.
Dengan menggabungkan aksi sosial yang konkret dan peran strategis dalam proses kebijakan, wakil kepala kepolisian negara Republik Indonesia berada pada posisi yang unik untuk mempengaruhi persepsi publik, menegakkan kepolisian sebagai institusi yang responsif, serta berkontribusi pada stabilitas politik menjelang pemilihan umum 2029.