LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 15 Juni 2026 | Wakil Kepala Badan Geologi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menyampaikan kebijakan baru yang melarang seluruh pegawai BGN memiliki Surat Penetapan Penggunaan Ganda (SPPG). Kebijakan ini diambil sebagai upaya preventif untuk mencegah potensi konflik kepentingan yang dapat merusak integritas institusi.
Larangan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga diiringi dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Setiap pegawai diwajibkan melaporkan status kepemilikan SPPG secara berkala, dan pihak HR akan melakukan verifikasi serta tindakan korektif bila ditemukan pelanggaran.
Di samping kebijakan tersebut, Agustina menegaskan bahwa fokus program Mandiri Bina Geologi (MBG) kini diarahkan pada penerima manfaat prioritas yang akan diluncurkan pada tahun 2026. Program MBG bertujuan memperkuat kapasitas daerah-daerah yang paling membutuhkan bantuan teknis dan data geologi, terutama dalam rangka mitigasi bencana dan pengembangan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Berikut rangkuman poin penting kebijakan dan program terkait:
- Larangan SPPG: Semua pegawai BGN dilarang memiliki SPPG; pelanggaran dapat berujung pada sanksi administratif.
- Tujuan: Menghindari konflik kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas keputusan BGN.
- Pengawasan: Laporan berkala dan verifikasi internal oleh unit HR.
- Program MBG 2026: Memusatkan bantuan pada wilayah prioritas dengan kebutuhan geologi tinggi.
- Target: Meningkatkan kualitas data geologi, memperkuat mitigasi bencana, dan mendukung pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari kalangan anti-korupsi serta organisasi profesi geologi, yang menilai langkah tersebut meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BGN. Namun, beberapa pihak mengingatkan pentingnya sosialisasi yang menyeluruh agar semua pegawai memahami implikasi dan prosedur pelaporan.
Agustina menutup pernyataan dengan menegaskan komitmen BGN untuk terus meningkatkan tata kelola internal dan memperkuat program-program strategis demi kepentingan nasional.