Tunjangan Hakim Ad Hoc Naik hingga Rp 105 Juta, KY Serukan Peningkatan Integritas

LintasWarganet.com – 06 Mei 2026 | Komisi Yudisial (KY) menanggapi keputusan pemerintah yang menaikkan tunjangan hakim ad hoc hingga Rp 105 juta per tahun. Kenaikan ini merupakan bagian dari upaya menyesuaikan remunerasi dengan beban kerja dan tanggung jawab yang semakin kompleks.

Namun, KY menekankan bahwa peningkatan finansial harus diimbangi dengan upaya nyata dalam meningkatkan integritas hakim. Komisi tersebut mengingatkan bahwa:

• Transparansi penggunaan dana harus dijaga dengan ketat.
• Pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat.
• Pendidikan etika dan pelatihan integritas harus menjadi prioritas.

KY juga mengusulkan beberapa langkah konkret, antara lain:

1. Penerapan sistem audit rutin atas pengeluaran dan penggunaan tunjangan.
2. Pembentukan mekanisme pelaporan anonim bagi pihak yang mencurigai penyalahgunaan tunjangan.
3. Penambahan modul integritas dalam program pelatihan hakim ad hoc.

Pengamat menilai bahwa kebijakan ini dapat menjadi peluang bagi reformasi peradilan, asalkan tidak hanya berfokus pada aspek materiil. Mereka menilai bahwa peningkatan gaji tanpa disertai penguatan nilai moral dapat menimbulkan ekspektasi publik yang tidak realistis.

Secara keseluruhan, keputusan kenaikan tunjangan hakim ad hoc menandai langkah penting dalam kebijakan kesejahteraan aparat yudikatif. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara peningkatan remunerasi dan upaya kontinu dalam membangun integritas serta akuntabilitas di lingkungan peradilan.