Trump Klaim Iran Beri 20 Kapal Tanker ke AS, Iran Balas dengan Kebijakan Hormuz

LintasWarganet.com – 05 April 2026 | Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali memicu sorotan internasional pada Senin (5/4/2026) dengan menyatakan bahwa Iran telah menyerahkan sebanyak dua puluh kapal tanker kepada Amerika Serikat sebagai bagian dari “tawar-menawar” di Selat Hormuz. Klaim tersebut muncul bersamaan dengan eskalasi ketegangan yang dimulai sejak Iran menutup Selat Hormuz pada 28 Februari 2026 setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Trump menegaskan, “Jika Iran tidak segera menyerahkan kontrol atas jalur air ini, neraka akan turun pada mereka,” sambil menuduh Tehran memberi akses kapal tanker kepada pihak Amerika.

Sementara itu, pernyataan resmi dari Markas Besar Pusat Khatam al‑Anbiya Iran, yang dipimpin oleh Ibrahim Zolfaqari, justru menekankan kebijakan pengecualian bagi kapal berbendera Irak. Zolfaqari menjelaskan bahwa Iran “menghormati kedaulatan nasional Irak” dan mengizinkan kapal‑kapal tanker Irak yang mengangkut barang‑barang penting untuk melintasi Selat Hormuz sesuai protokol yang telah disepakati. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya Tehran mendukung sekutu regionalnya dalam mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh blokade.

Data dari Lloyd’s List Intelligence mencatat bahwa pada minggu pertama April 2026 sebanyak 53 kapal telah berhasil melintasi Selat Hormuz, meningkat 36 kapal dibandingkan periode sebelumnya. Dari total tersebut, sejumlah kapal tanker Irak termasuk dalam daftar pengecualian yang diberikan Iran. Peningkatan lalu lintas ini menandakan bahwa kebijakan pengecualian Iran mulai mengurangi hambatan perdagangan minyak, meskipun tekanan politik tetap tinggi.

Blokade yang diberlakukan Iran sejak akhir Februari menyebabkan harga minyak mentah Brent melonjak melewati US$109 per barel. Kenaikan harga ini memicu inflasi bahan bakar di banyak negara, termasuk Irak, yang mengalami penurunan produksi minyak harian dari 4,3 juta menjadi 1,2 juta barel karena kesulitan mengekspor melalui selat yang terkunci. Dengan diberlakukannya izin bagi kapal tanker Irak, para pelaku industri berharap arus minyak dapat kembali stabil, sehingga tekanan pada harga global berpotensi mereda.

Trump menguatkan ultimatumnya dengan menyatakan bahwa “neraka” akan melanda Iran bila mereka tidak menyerahkan kendali selat atau mencapai kesepakatan damai. Pernyataan ini langsung ditolak oleh Khatam al‑Anbiya, yang menyebut ancaman tersebut “tidak berdaya, gugup, tidak seimbang, dan bodoh”. Iran menegaskan bahwa keputusan membuka jalur bagi kapal Irak bukan merupakan kompromi dengan Amerika, melainkan bentuk solidaritas kepada negara tetangga yang pernah menderita akibat pendudukan Amerika.

Analisis para pengamat politik menilai bahwa klaim Trump tentang “20 kapal tanker” lebih bersifat retorika untuk menekan Tehran dalam negosiasi diplomatik, sekaligus menciptakan narasi bahwa Iran “menyerahkan” aset strategis kepada Amerika. Sementara itu, Iran menggunakan kebijakan pengecualian sebagai bukti dukungan terhadap Irak dan sebagai sinyal bahwa blokade tidak bersifat total. Kedua belah pihak berusaha memanfaatkan narasi masing‑masing untuk memperkuat posisi domestik dan internasional.

Komunitas internasional menanggapi situasi ini dengan keprihatinan. PBB menyerukan dialog terbuka antara semua pihak, sementara Uni Eropa mengingatkan bahwa setiap tindakan militer di Selat Hormuz dapat mengganggu stabilitas pasar energi global. Negara‑negara produsen lain, seperti Arab Saudi dan Rusia, memantau fluktuasi harga dengan cermat, mengingat dampak langsung pada pendapatan nasional mereka.

Secara keseluruhan, klaim Trump bahwa Iran “memberi” 20 kapal tanker kepada Amerika tampak tidak didukung oleh data lapangan yang tersedia. Sebaliknya, kebijakan Iran yang memperbolehkan kapal tanker Irak melintas menandakan upaya Tehran mengurangi tekanan ekonomi pada sekutunya, sekaligus menolak tekanan politik dari Washington. Bagaimana perkembangan selanjutnya akan sangat dipengaruhi oleh dinamika diplomatik, kemampuan masing‑masing pihak untuk menahan tekanan ekonomi, dan keinginan global untuk menghindari konflik militer di jalur perdagangan paling vital dunia.