Tolak Permohonan Status Justice Collaborator, Kejagung: Sony Sonjaya Pelaku Utama

LintasWarganet.com – 23 Juni 2026 | Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi menolak permohonan status justice collaborator yang diajukan oleh tersangka utama kasus dugaan tindak pidana korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2025‑2026. Keputusan ini diumumkan pada Jumat setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen dan bukti yang diserahkan.

Kasus MBG melibatkan penyalahgunaan anggaran sebesar lebih dari Rp 200 miliar yang ditujukan untuk penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Sony Sonjaya, selaku Direktur Utama perusahaan kontraktor yang memenangkan tender program tersebut, ditetapkan sebagai tersangka utama karena diduga memfasilitasi manipulasi dokumen, penetapan harga fiktif, dan pencucian dana hasil korupsi.

Justice collaborator merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan tersangka mengurangi sanksi pidana dengan memberikan keterangan yang membantu penyidikan. Namun, Kejagung menilai bahwa permohonan Sony Sonjaya tidak memenuhi syarat formal maupun materiil, antara lain:

• Kurangnya bukti konkret yang menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pengungkapan jaringan korupsi lainnya.
• Adanya indikasi bahwa informasi yang disampaikan bersifat parsial dan tidak mengungkap seluruh lingkup kejahatan.
• Permohonan diajukan setelah proses penyidikan mencapai tahap akhir, sehingga manfaat kolaborasi menjadi minimal.

Ketua Kejaksaan Agung, Tubagus Ismail Hatta, menegaskan bahwa penolakan ini tidak menutup peluang bagi terdakwa lain yang dapat memberikan informasi relevan, namun menekankan bahwa proses hukum harus tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Keputusan ini diperkirakan akan memperpanjang masa penahanan Sony Sonjaya dan memperkuat posisi jaksa dalam melanjutkan penyidikan terhadap jaringan korupsi yang lebih luas, termasuk pejabat daerah dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses lelang.

Berikut rangkuman langkah selanjutnya yang dijelaskan oleh Kejagung:

1. Penyusunan dakwaan resmi terhadap Sony Sonjaya dan rekan-rekannya.
2. Pelaksanaan persidangan pertama yang dijadwalkan pada kuartal berikutnya.
3. Pengajuan permohonan restitusi dana publik kepada pihak terkait.

Pengamatan para pengamat hukum menyebut bahwa penolakan status justice collaborator dapat menjadi preseden penting dalam penanganan kasus korupsi besar yang melibatkan sektor publik dan swasta. Mereka menilai bahwa keputusan ini mengirim sinyal tegas bahwa kolusi korupsi tidak akan ditoleransi meski ada tawaran kerja sama dari pelaku.

Kejagung juga mengingatkan bahwa proses hukum akan terus berjalan tanpa gangguan, dan seluruh pihak yang terlibat diharapkan untuk kooperatif demi pemulihan kerugian negara.