Tokoh Masyarakat Desak Rekonsiliasi Bupati dan Wakil Bupati Lebak demi Pembangunan Daerah

LintasWarganet.com – 31 Maret 2026 | Tokoh masyarakat Lebak menuntut agar Bupati dan Wakil Bupati segera melakukan rekonsiliasi setelah terjadinya insiden pada acara halalbihalal yang menimbulkan ketegangan di kalangan warga.

Insiden tersebut melibatkan pertikaian verbal antara tim kampanye Bupati dan Wakil Bupati, yang berujung pada keributan di tengah pertemuan keagamaan. Meskipun tidak ada korban luka serius, peristiwa ini memicu keprihatinan atas potensi dampak negatif terhadap stabilitas politik dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Berbagai tokoh masyarakat, termasuk pemuka agama, pimpinan organisasi sosial, dan tokoh adat, menggelar rapat terbuka di Balai Desa Lebak pada tanggal 28 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, mereka menegaskan beberapa poin penting:

• Perlu adanya pertemuan langsung antara Bupati dan Wakil Bupati dalam suasana netral untuk menyelesaikan perselisihan.
• Penetapan mekanisme dialog yang melibatkan perwakilan masyarakat luas sebagai mediator.
• Komitmen bersama untuk menahan diri dari tindakan provokatif yang dapat mengganggu proses pembangunan.
• Peningkatan transparansi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur dan program sosial.

Tokoh masyarakat juga menyoroti bahwa konflik internal pemerintah daerah dapat memperlambat atau bahkan menghentikan proyek‑proyek penting, seperti pembangunan jalan utama, fasilitas kesehatan, dan program pendidikan yang telah direncanakan dalam APBD 2024.

Berikut adalah ringkasan jadwal aksi yang direncanakan oleh kelompok masyarakat untuk menekan pemerintah daerah:

Ketua Dewan Kerukunan Umat Beragama (DKUB) Lebak, H. Ahmad Suryadi, menegaskan bahwa “kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, dan perselisihan politik tidak boleh mengorbankan pembangunan.” Ia berharap Bupati H. Dedi Suprapto dan Wakil Bupati Siti Nurhaliza dapat menanggapi seruan tersebut dengan sikap yang konstruktif.

Jika rekonsiliasi tidak tercapai, para tokoh memperingatkan kemungkinan aksi protes massal yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan menurunkan kepercayaan investor terhadap Lebak.

Dengan tekanan publik yang semakin kuat, diharapkan pemerintah daerah Lebak dapat segera menyepakati langkah‑langkah damai, sehingga program pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan tanpa hambatan.