TNI Habema Tindak Tegas Jeki Murib, Pimpinan OPM Kodap 18 Ilaga, Terkait Enam Aksi Kekerasan di Papua
TNI Habema Tindak Tegas Jeki Murib, Pimpinan OPM Kodap 18 Ilaga, Terkait Enam Aksi Kekerasan di Papua

TNI Habema Tindak Tegas Jeki Murib, Pimpinan OPM Kodap 18 Ilaga, Terkait Enam Aksi Kekerasan di Papua

LintasWarganet.com – 28 April 2026 | Jeki Murib, pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 18 Ilaga, kembali menjadi sorotan setelah TNI melalui Komando Operasi Gabungan (Koops) TNI Habema menindaknya secara tegas pada 20 April 2024. Penyidik mengaitkan Murib dengan enam aksi kekerasan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir di wilayah Papua.

Berikut rangkuman enam insiden yang diduga melibatkan kelompok yang dipimpin Murib:

  • Penyerangan terhadap pos militer di Kabupaten Boven Digoel pada Januari 2024, mengakibatkan kerusakan fasilitas dan cedera ringan pada beberapa prajurit.
  • Penembakan kendaraan patroli TNI di Kabupaten Mimika pada Februari 2024, menewaskan satu anggota militer.
  • Pembakaran rumah warga di Kabupaten Jayapura pada Maret 2024, menimbulkan kerugian material yang signifikan.
  • Serangan berbasis bom rakitan terhadap kantor polisi di Kabupaten Sorong pada akhir Maret 2024, meski tidak ada korban jiwa.
  • Penggelapan senjata militer dalam operasi keamanan di Kabupaten Sarmi pada awal April 2024.
  • Penghancuran infrastruktur jalan di Kabupaten Manokwari pada pertengahan April 2024, mengganggu mobilitas logistik militer.

Setelah mengumpulkan bukti-bukti lapangan dan kesaksian saksi, Koops TNI Habema melancarkan operasi penangkapan pada Senin, 20 April 2024. Jeki Murib berhasil ditangkap di wilayah pedalaman bersama beberapa anggota inti OPM Kodap 18 Ilaga. Penangkapan ini dianggap sebagai langkah signifikan dalam upaya menurunkan intensitas konflik bersenjata di Papua.

Pernyataan resmi TNI menegaskan bahwa penangkapan Murib merupakan bagian dari strategi keamanan nasional untuk menegakkan supremasi hukum dan melindungi warga sipil. Sementara itu, pihak OPM menolak tuduhan tersebut dan menyebut penangkapan sebagai tindakan represif yang tidak adil.

Analisis para pengamat politik menilai bahwa tindakan tegas ini dapat memperkuat posisi pemerintah dalam negosiasi dengan kelompok separatis, namun juga berpotensi memicu dinamika baru jika tidak diimbangi dengan upaya dialog dan pembangunan ekonomi di daerah terdampak.