Tarif Transjabodetabek bakal disesuaikan, Pemprov janji tetap ramah kantong

LintasWarganet.com – 07 Juni 2026 | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan rencana penyesuaian tarif pada sejumlah rute layanan Transjabodetabek. Penyesuaian ini dipicu oleh meningkatnya biaya operasional, termasuk harga bahan bakar, listrik, serta upaya peningkatan kualitas layanan. Meskipun tarif akan berubah, pemprov menegaskan komitmen untuk menjaga agar harga tetap terjangkau bagi penumpang.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan bahwa penyesuaian tarif akan dilakukan secara bertahap dan transparan. “Kami memahami beban ekonomi masyarakat, terutama pekerja komuter. Oleh karena itu, setiap perubahan tarif akan tetap dalam kisaran yang dapat diterima oleh mayoritas penumpang,” ujar Anies dalam konferensi pers pada Senin, 3 Juni 2024.

Beberapa poin penting terkait rencana penyesuaian tarif:

• Penyesuaian akan diterapkan pada rute yang memiliki beban biaya operasional tertinggi, seperti jalur yang melintasi area industri dan kawasan pinggiran.
• Rentang tarif baru diperkirakan berada di antara Rp3.500 hingga Rp5.500 per perjalanan, tergantung jarak tempuh dan jenis layanan.
• Penerapan tarif baru dijadwalkan mulai kuartal ketiga 2024, dengan masa sosialisasi dan uji coba selama tiga bulan sebelumnya.
• Subsidi pemerintah akan tetap diberikan kepada kelompok rentan, termasuk pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas.

Pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga menjelaskan bahwa penyesuaian tarif tidak akan mengurangi frekuensi layanan. Justru, sebagian anggaran tambahan akan dialokasikan untuk peningkatan armada, perbaikan infrastruktur halte, serta integrasi sistem pembayaran digital yang lebih efisien.

Reaksi masyarakat beragam. Sebagian komuter mengapresiasi adanya transparansi dan jaminan subsidi, sementara kelompok lain mengkhawatirkan potensi kenaikan beban biaya harian. Organisasi transportasi publik, PT Trans Jabodetabek, menyatakan dukungan terhadap kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan operasional dan kepuasan penumpang.

Dalam upaya memastikan keterbukaan, pemerintah provinsi berjanji akan mempublikasikan rincian perhitungan biaya operasional dan mekanisme penetapan tarif melalui situs resmi DKI Jakarta. Selain itu, forum konsultasi publik akan digelar secara daring dan luring untuk mengakomodasi masukan dari seluruh stakeholder.