Sufmi Dasco Guncang Kancah Industri dan Politik: Dari Ancaman PHK hingga Safari Pemilu

LintasWarganet.com – 25 Juni 2026 | Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, kembali menjadi sorotan nasional setelah serangkaian pertemuan penting yang melibatkan kementerian, perusahaan energi, serta partai politik. Dalam beberapa hari terakhir, Dasco memimpin dialog kritis tentang kenaikan harga gas industri, mengusulkan langkah mitigasi PHK massal, mengawasi efisiensi anggaran MBG, dan menyiapkan safari politik untuk penyusunan RUU Pemilu. Semua itu menggarisbawahi peran strategisnya dalam menghubungkan kepentingan ekonomi dengan agenda legislatif.

Gas Industri Naik, Ancaman PHK Menghantui 50.000 Pekerja

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada 25 Juni 2026 memanggil Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Arief Setiawan Handoko, untuk membahas kenaikan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Bahlil mengungkapkan bahwa kenaikan harga gas industri di Jawa Barat, Banten, Bekasi, dan Jakarta dipicu oleh menurunnya lifting gas, yang memaksa perusahaan beralih ke LNG dengan biaya lebih tinggi.

Sementara itu, Sufmi Dasco menanggapi kekhawatiran serikat pekerja yang memperkirakan lebih dari 50 ribu pekerja di sebuah pabrik keramik di Bekasi dapat terdampak PHK. Dasco menyatakan akan berkoordinasi langsung dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) serta perwakilan serikat pekerja untuk mencari solusi penetapan harga gas yang lebih adil, sekaligus menjamin kelangsungan produksi.

Pengawasan Anggaran MBG: Efisiensi Hingga Rp 70 Triliun

Pada hari yang sama, Dasco juga terlibat dalam rapat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, melaporkan proyeksi penghematan hingga Rp 70 triliun setelah penutupan operasional dapur MBG selama libur akhir semester 2025/2026. Dasco menegaskan komitmen DPR untuk mengawasi realisasi anggaran, menutup dapur yang tidak optimal, dan mencegah keborosan hingga Rp 1 triliun per bulan.

Menurut catatan rapat, penghentian sementara dapur MBG berhasil menghemat Rp 46 triliun, dan target akhir tahun diharapkan mencapai Rp 70 triliun. Dasco menekankan pentingnya tata kelola yang transparan agar dana publik tetap pada sasaran gizi nasional tanpa menambah beban fiskal.

Safari Politik Dasco: Menyusun Ambang Batas Pemilu

Dalam langkah lain yang mengaitkan kebijakan ekonomi dengan politik, Dasco akan memimpin safari politik yang dijadwalkan minggu depan. Safari tersebut, diprakarsai oleh Komisi II DPR RI, bertujuan mengumpulkan masukan dari partai-partai tanpa kursi, organisasi masyarakat sipil, serta kalangan akademisi terkait rancangan Undang‑Undang (RUU) Pemilu.

Isu‑isu utama yang akan dibahas meliputi parliamentary threshold, presidential threshold, serta pembagian daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi. Dasco diharapkan menjadi jembatan antara pihak legislatif dan stakeholder eksternal, memastikan bahwa rancangan undang‑undang mencerminkan kepentingan nasional serta menjaga persaingan politik yang sehat.

Reaksi dan Harapan Publik

Berbagai pihak menilai peran aktif Dasco sebagai sinyal kuat bahwa DPR tidak hanya menjadi pengamat kebijakan, tetapi juga pelaku aktif dalam mitigasi krisis ekonomi dan penyusunan regulasi. Pengamat industri energi menilai bahwa dialog antara pemerintah, PGN, dan Pertamina dapat membuka ruang negosiasi tarif gas yang lebih realistis, mengurangi beban biaya produksi dan menurunkan risiko PHK massal.

Di sisi lain, aktivis gizi menilai bahwa pengawasan MBG harus diimbangi dengan evaluasi kualitas makanan yang diberikan, bukan sekadar memotong anggaran. Mereka menekankan pentingnya keseimbangan antara efisiensi dan dampak sosial.

Safari politik yang dipimpin Dasco juga mendapat sambutan positif dari kalangan akademisi, yang berharap proses konsultatif dapat meningkatkan legitimasi RUU Pemilu serta mengurangi potensi konflik politik menjelang pemilihan umum berikutnya.

Secara keseluruhan, rangkaian aktivitas Sufmi Dasco dalam seminggu terakhir menunjukkan keterkaitan erat antara kebijakan energi, kesejahteraan pekerja, pengelolaan anggaran publik, dan reformasi politik. Keberhasilan tiap agenda akan sangat bergantung pada koordinasi lintas lembaga dan kecepatan respons terhadap dinamika pasar serta aspirasi masyarakat.

Dengan tekanan ekonomi yang semakin nyata dan agenda politik yang mendesak, peran Dasco dapat menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas industri sekaligus menyiapkan kerangka pemilu yang lebih transparan dan inklusif.