Soal Wacana Sertifikasi Aktivis oleh Asesor, Pigai: Justru Beri Perlindungan Maksimal Bagi Pembela HAM

LintasWarganet.com – 01 Mei 2026 | Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menanggapi wacana sertifikasi aktivis yang tengah menjadi sorotan publik. Ia menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan tersebut adalah memberikan perlindungan maksimal bagi mereka yang memperjuangkan hak‑hak manusia, bukan membatasi kebebasan beraktivitas.

Rencana sertifikasi muncul setelah usulan pembentukan tim asesor independen yang akan menilai kredibilitas dan integritas para pembela HAM. Beberapa organisasi sipil dan tokoh aktivis mengkritik langkah itu, menganggapnya dapat dijadikan alat tekanan politik dan mengancam kebebasan bersuara.

Dalam pernyataannya, Pigai menolak anggapan bahwa sertifikasi akan menjadi sarana kontrol. Ia menekankan bahwa proses asesmen akan bersifat objektif, transparan, dan melibatkan lembaga independen yang berpengalaman dalam bidang hak asasi manusia. Menurutnya, dengan standar yang jelas, aktivis dapat lebih mudah mengakses bantuan hukum, perlindungan fisik, serta pendanaan dari lembaga donor internasional.

• Tujuan sertifikasi: menstandardisasi kompetensi, memperkuat jaringan perlindungan, meningkatkan legitimasi internasional.
• Masalah yang diangkat kritikus: potensi penyalahgunaan, penambahan beban administratif, risiko diskriminasi.
• Jawaban pemerintah: tim asesor independen, mekanisme banding, audit eksternal.

Beberapa pakar hukum HAM menilai bahwa bila mekanisme pengawasan dijalankan dengan baik, sertifikasi dapat menjadi instrumen positif. Namun, mereka mengingatkan pentingnya menjaga independensi tim asesor serta memastikan tidak ada intervensi politik dalam penilaian.

Selanjutnya, Kementerian HAM berencana mengadakan konsultasi publik terbuka pada kuartal berikutnya untuk mengumpulkan masukan dari aktivis, LSM, serta masyarakat luas. Hasil konsultasi akan menjadi dasar finalisasi regulasi sertifikasi yang diharapkan dapat disahkan dalam rapat kabinet mendatang.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menegaskan komitmen Indonesia dalam melindungi pembela hak asasi manusia, sekaligus meningkatkan kredibilitas internasional dalam upaya memajukan standar HAM di dalam negeri.