Skandal Gaji dan Biaya Hukum Harvard: Dari Pengunduran Diri Gay hingga Pengeluaran $126 Juta

LintasWarganet.com – 16 Mei 2026 | Universitas Harvard kembali menjadi sorotan publik setelah data keuangan terbaru mengungkap besarnya kompensasi eksekutif dan biaya hukum yang melonjak tajam pada tahun fiskal 2025. Informasi yang diungkap lewat Formulir 990 Internal Revenue Service menampilkan serangkaian angka mengejutkan, mulai dari pembayaran $1,5 juta kepada mantan presiden Claudine Gay hingga pengeluaran legal mencapai $126,6 juta.

Kompensasi Mantan Presiden Claudine Gay

Setelah mengundurkan diri pada Januari 2024 karena tuduhan plagiarisme dan kritik tajam terkait penanganan antisemitisme di kampus, Claudine Gay menerima total kompensasi sebesar $1,5 juta untuk tahun 2024. Angka ini melampaui $1,3 juta yang ia peroleh pada tahun sebelumnya, yang mencakup masa jabatan singkatnya sebagai presiden serta sisa masa jabatannya sebagai dekan Fakultas Seni dan Ilmu Pengetahuan.

Meski telah mengundurkan diri, Gay tetap mempertahankan posisi tenured di fakultas dan dijadwalkan kembali mengajar pada musim gugur 2026 sebagai profesor Pemerintahan serta African and American Studies. Pengembalian dana tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kebijakan pembayaran kepada pejabat yang telah mengundurkan diri, terutama mengingat kontroversi yang melingkupi masa kepemimpinannya.

Gaji Presiden Alan Garber dan Eksekutif Lainnya

Presiden saat ini, Alan Garber, mencatat pendapatan lebih dari $1,6 juta pada 2024, tahun pertama penuh ia menjabat secara permanen setelah menjabat sebagai interim sejak Januari 2024. Garber juga mengumumkan pemotongan sukarela sebesar 25 persen pada gaji tahun fiskal 2026, sebuah langkah yang belum tercermin dalam data 2025.

Pegawai senior lainnya, termasuk CEO Harvard Management Company (HMC) N.P. “Narv” Narvekar, menerima paket kompensasi melebihi $6,2 juta pada 2024, menandakan bahwa pimpinan keuangan universitas berada di antara pembayar tertinggi di institusi pendidikan tinggi.

Pengeluaran Legal yang Mencengangkan

Data terbaru mengungkap bahwa Harvard mengeluarkan $126,6 juta untuk biaya hukum pada tahun fiskal 2025, meningkat 58 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama dipicu oleh sengketa hukum dengan pemerintahan Trump yang menuntut pembekuan dana federal senilai $2,2 miliar serta upaya penolakan izin masuk mahasiswa internasional oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri.

Kasus-kasus tersebut meliputi:

• Pembekuan dana riset federal yang kemudian dipulihkan setelah putusan hakim federal menyatakan tindakan tersebut melanggar hukum.
• Gugatan terhadap kebijakan imigrasi yang mengancam program Student and Exchange Visitor (SEVP) Harvard, yang berhasil dihentikan sementara oleh pengadilan.

Selain itu, biaya legal yang meningkat turut dipengaruhi oleh investasi teknologi dan pengembangan infrastruktur akademik yang memerlukan dukungan hukum intensif.

Top Earners di Fakultas Bisnis

Selain eksekutif, tiga profesor wanita di Harvard Business School muncul sebagai penerima kompensasi tertinggi pada 2024, masing-masing memperoleh sekitar $1,9 juta. Robin Ely, yang meneliti hubungan ras dan gender dalam organisasi, Nancy Koehn, seorang sejarawan bisnis, serta Kathleen McGinn, yang fokus pada studi gender dan pekerjaan, semua menerima pembayaran lump‑sum besar sebagai bagian dari program insentif pensiun sukarela.

Program ini memungkinkan fakultas yang memenuhi syarat untuk pensiun pada tanggal tertentu dengan imbalan keuangan signifikan, sekaligus membuka posisi bagi generasi baru akademisi. Meskipun mereka telah mengambil pensiun, mereka tetap terdaftar sebagai anggota fakultas dan dapat tetap berkontribusi pada kegiatan akademik.

Dampak Finansial dan Reputasi

Pengungkapan kompensasi tinggi dan biaya legal yang melambung menimbulkan pertanyaan tentang prioritas alokasi dana universitas. Pada tahun fiskal 2025, Harvard melaporkan kerugian operasional sebesar $113 juta, mencatat defisit pertama sejak pandemi, meski total pendapatan mencapai $6,7 miliar.

Kombinasi antara gaji eksekutif yang tinggi, insentif pensiun fakultas, dan beban legal yang berat menyoroti tantangan keuangan yang dihadapi institusi pendidikan elite ini. Sementara sebagian besar dana berasal dari endowment, tekanan regulasi dan kebijakan pemerintah menuntut penyesuaian strategi keuangan yang lebih hati‑hati.

Secara keseluruhan, data terbaru menegaskan bahwa Harvard berada pada persimpangan penting antara kebijakan internal, tanggung jawab publik, dan dinamika politik nasional. Keputusan mengenai kompensasi, kebijakan pensiun, serta strategi hukum akan memengaruhi tidak hanya reputasi institusi, tetapi juga kemampuan universitas untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin global dalam riset dan pendidikan.

Dengan tantangan keuangan yang semakin kompleks, Harvard harus menyeimbangkan antara mempertahankan standar akademik tertinggi dan menanggapi tekanan eksternal yang terus berkembang, sambil tetap menjaga kepercayaan publik dan stakeholder internal.