LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 18 Mei 2026 | Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini menegaskan dukungannya terhadap penambahan alutsista (alat utama sistem senjata) militer TNI sebagai langkah strategis untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu.
Dalam rapat komisi yang dihadiri oleh anggota DPR dan perwakilan kementerian terkait, dibahas pula perubahan lanskap keamanan internasional, termasuk peningkatan ketegangan di kawasan Indo‑Pasifik, persaingan teknologi militer antar negara besar, serta munculnya ancaman non‑konvensional seperti serangan siber. Anggota komisi menilai bahwa Indonesia tidak dapat mengabaikan tren tersebut mengingat posisi geografisnya yang strategis.
Beberapa jenis alutsista yang dipandang perlu diperkuat meliputi:
- Pesawat tempur generasi keempat dan kelima untuk menjaga superioritas udara.
- Kapal selam kelas modern dengan kemampuan stealth.
- Sistem pertahanan udara berbasis radar dan missile surface‑to‑air.
- Drone pengintai dan bersenjata untuk operasi intelijen serta dukungan taktis.
- Kendaraan taktis lapis baja untuk operasi darat dan penanggulangan terorisme.
Anggaran alutsista menjadi topik penting. Komisi I DPR menekankan perlunya alokasi anggaran yang transparan dan berkelanjutan, serta mengusulkan pembentukan mekanisme pengawasan bersama antara legislatif, eksekutif, dan TNI. Hal ini diharapkan dapat mencegah pemborosan serta memastikan setiap pengadaan sesuai dengan kebutuhan operasional dan standar keamanan.
Dengan menambah kapasitas alutsista, TNI diharapkan mampu merespon tantangan keamanan baik di perairan, udara, maupun daratan secara lebih efektif. Dukungan legislatif ini juga dianggap memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum internasional, khususnya dalam hal kerja sama pertahanan regional.
Secara keseluruhan, keputusan Komisi I DPR mencerminkan kesadaran akan pentingnya kesiapan pertahanan nasional di era ketidakpastian geopolitik, sekaligus menegaskan komitmen negara untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan strategisnya.