Sekutu Jadi Seteru: Donald Trump Siapkan “Hukuman” Berat untuk Inggris

LintasWarganet.com – 24 April 2026 | Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan peringatan tegas kepada pemerintah Inggris terkait kebijakan pajak digital yang baru diterapkan di London. Menurut pernyataan yang disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Putih, Amerika Serikat siap memberlakukan tarif tinggi atas produk dan jasa asal Inggris bila Inggris tidak mencabut pajak tersebut.

Pajak digital yang dimaksud menargetkan perusahaan teknologi asal Amerika, termasuk raksasa internet seperti Google, Apple, Facebook, dan Amazon. Pemerintah Inggris berargumen bahwa pajak ini diperlukan untuk menutup kesenjangan fiskal yang ditimbulkan oleh layanan digital yang menghasilkan laba besar namun tidak membayar pajak secara proporsional di negara tersebut.

Trump menegaskan bahwa kebijakan unilateral semacam itu melanggar prinsip perdagangan bebas yang telah dijunjung oleh kedua negara sekutu. “Kami tidak akan membiarkan sekutu kami memanfaatkan kami dengan cara ini,” ujar sang pemimpin, menambahkan kemungkinan penerapan tarif sebesar 25-30 persen pada barang-barang ekspor Inggris ke Amerika Serikat.

Pemerintah Inggris, melalui Menteri Keuangan, menolak ancaman tersebut dan menyatakan bahwa pajak digital adalah bagian dari upaya global untuk menyeimbangkan kontribusi pajak perusahaan multinasional. Menteri Keuangan menegaskan bahwa Inggris tidak akan mengubah kebijakan tersebut tanpa adanya konsensus internasional melalui OECD.

Jika ancaman tarif Trump terwujud, dampak ekonomi bagi Inggris diperkirakan cukup signifikan. Menurut analisis lembaga riset ekonomi, sektor otomotif, farmasi, dan barang mewah yang mengekspor ke Amerika dapat mengalami penurunan pendapatan hingga 5-8 persen dalam jangka pendek. Di sisi lain, Amerika Serikat kemungkinan akan menambah tekanan pada perundingan perdagangan yang sedang berlangsung, termasuk pembaruan perjanjian perdagangan bebas antara kedua negara.

Isu ini menambah ketegangan dalam hubungan transatlantik yang telah mengalami fluktuasi sejak pemilihan Trump pada 2016. Pengamat politik menilai bahwa langkah Trump ini dapat menjadi alat tawar menegosiasikan kembali aturan pajak digital di tingkat global, sekaligus menguji batas toleransi sekutu tradisional dalam menghadapi kebijakan proteksionis.