Sektor Keamanan Jadi Masalah Terbesar di Papua, Analisis UNAS Dorong Pemerintah Evaluasi Dana Otsus

LintasWarganet.com – 18 Mei 2026 | Keamanan di Papua telah menjadi perhatian utama pemerintah setelah serangkaian insiden kekerasan dan konflik bersenjata yang mempengaruhi stabilitas wilayah. Analisis yang dilakukan oleh Universitas Nasional (UNAS) menyoroti bahwa masalah keamanan kini menjadi faktor paling dominan yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Berbagai faktor memicu ketegangan, termasuk persaingan sumber daya alam, perbedaan kepentingan politik, serta ketidakpuasan atas kebijakan otonomi khusus (Otsus). UNAS menilai bahwa dana Otsus, yang seharusnya memperkuat infrastruktur dan layanan publik, belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menanggulangi akar permasalahan keamanan.

Berikut poin-poin utama hasil analisis UNAS:

• Peningkatan konflik bersenjata: Lebih dari 150 insiden kekerasan tercatat dalam dua tahun terakhir, melibatkan kelompok separatis dan aparat keamanan.
• Distribusi dana Otsus yang tidak optimal: Sebagian besar alokasi masih terkonsentrasi pada proyek infrastruktur, sementara program keamanan dan rehabilitasi sosial kurang mendapat perhatian.
• Dampak sosial‑ekonomi: Tingkat pengangguran di Papua masih di atas 12 persen, memperburuk rasa frustrasi dan memicu rekrutmen ke kelompok bersenjata.

UNAS mengusulkan beberapa langkah strategis bagi pemerintah:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh atas penggunaan dana Otsus dengan fokus pada program keamanan komunitas dan pembangunan kapasitas aparat lokal.
2. Mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha mikro, untuk mengurangi ketergantungan pada kegiatan ilegal.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan penggunaan dana, termasuk melibatkan lembaga pengawas independen.
4. Menjalin dialog berkelanjutan dengan tokoh masyarakat Papua untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Dengan mengoptimalkan dana Otsus dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat Papua, diharapkan keamanan dapat kembali stabil, membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk.