Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya Diskusikan Implementasi Program PP Tunas bersama Menkomunikasi Meutya Hafida

LintasWarganet.com – 28 Maret 2026 | Jakarta, 27 Maret 2026 – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkomdigi) Meutya Hafida di Kantor Sekretariat Kabinet untuk membahas pelaksanaan Program Pemerintah Tunas (PP Tunas). Pertemuan ini bertujuan meninjau progres, mengidentifikasi tantangan, serta menyepakati langkah konkret dalam rangka mempercepat digitalisasi layanan publik.

Dalam rapat, Teddy menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian untuk mewujudkan ekosistem digital yang terintegrasi. Ia menyampaikan bahwa PP Tunas dirancang sebagai kerangka kerja yang menggabungkan inovasi teknologi dengan kebijakan publik, sehingga dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan memperluas akses layanan bagi masyarakat.

Meutya Hafida menambahkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika siap menyediakan infrastruktur jaringan, standar keamanan siber, serta dukungan teknis bagi tiap kementerian yang terlibat. Ia menekankan bahwa percepatan implementasi PP Tunas akan menjadi prioritas dalam agenda transformasi digital nasional.

Berikut poin‑poin utama yang disepakati dalam pertemuan tersebut:

• Pembentukan tim koordinasi lintas kementerian yang dipimpin oleh Seskab dan Menkomdigi.
• Penyusunan jadwal tahapan implementasi dengan target pencapaian tiap kuartal.
• Pemetaan kebutuhan infrastruktur digital di masing‑masing unit kerja.
• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus bidang TI dan manajemen data.
• Pengembangan indikator kinerja utama (KPI) untuk mengukur efektivitas program.

Selain itu, kedua pejabat sepakat untuk mengadakan rapat koordinasi bulanan guna memantau progres dan mengatasi hambatan yang muncul. Teddy menegaskan bahwa keberhasilan PP Tunas sangat bergantung pada komitmen bersama serta keterbukaan dalam berbagi data dan best practice.

Dengan langkah‑langkah tersebut, diharapkan PP Tunas dapat menjadi katalisator bagi percepatan layanan publik digital, meningkatkan transparansi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem digital global.