Sebut Program MBG Ada Indikasi Pelanggaran HAM, Komnas HAM Disemprot Pigai

LintasWarganet.com – 17 Juni 2026 | Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian integral dari proses pembangunan nasional yang bertujuan menjamin hak dasar masyarakat, khususnya hak atas gizi yang layak.

Pigai membantah tuduhan bahwa program tersebut mengandung indikasi pelanggaran hak asasi manusia. Ia menekankan bahwa MBG dirancang untuk meningkatkan status gizi anak-anak sekolah dan keluarga kurang mampu melalui penyediaan makanan bergizi tanpa biaya.

Namun, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan keberatan dan menuduh adanya potensi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan MBG. Menurut juru bicara Komnas HAM, terdapat indikasi bahwa beberapa daerah memaksa penerima manfaat untuk ikut serta dalam kegiatan yang bersifat relawan tanpa jaminan hak-hak mereka, serta adanya laporan tentang praktik kerja paksa dalam distribusi makanan.

• Indikasi pertama: Pemaksaan partisipasi warga dalam program tanpa persetujuan yang jelas.
• Indikasi kedua: Penggunaan tenaga kerja tanpa upah yang memadai dalam rantai pasok makanan.
• Indikasi ketiga: Kurangnya transparansi dalam penyaluran dana dan sumber daya.

Komnas HAM menuntut pemerintah untuk melakukan audit independen serta memberikan rekomendasi perbaikan agar program MBG tidak melanggar standar internasional hak asasi manusia.

Di sisi lain, pihak kementerian menanggapi bahwa semua mekanisme pelaksanaan telah melalui prosedur yang sesuai dengan regulasi nasional, dan bahwa setiap keluhan akan ditindaklanjuti secara menyeluruh.

Beberapa LSM dan aktivis sosial juga ikut menyuarakan keprihatinan mereka, menyoroti bahwa program yang bertujuan baik dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif bila tidak dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan penghormatan hak individu.

Masalah ini kini menjadi sorotan publik dan menanti keputusan akhir dari otoritas terkait, termasuk kemungkinan pembentukan tim gabungan antara Kementerian HAM dan Komnas HAM untuk menelusuri fakta secara objektif.