SBY Kenang Juwono Sudarsono: Sosok Pemersatu Militer‑Sipil di Era Reformasi

LintasWarganet.com – 29 Maret 2026 | Presiden ke‑6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), baru‑baru ini memperingati jasa mendiang Juwono Sudarsono, tokoh yang dianggapnya sebagai figur kunci dalam menyatukan pandangan militer dan sipil pada masa Reformasi 1998. Dalam pidatonya, SBY menekankan bahwa keberanian Juwono dalam merangkul kedua elemen tersebut menjadi fondasi penting bagi stabilitas politik dan keamanan negara pasca‑kerusuhan.

Juwono Sudarsono, yang meninggal pada tahun 2020, menapaki karier panjang di bidang pertahanan, diplomasi, dan birokrasi. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan pada era 2001‑2004, serta pernah menjadi Menteri Sekretaris Negara pada masa transisi 1998‑1999. Selain itu, Juwono pernah mewakili Indonesia sebagai Duta Besar di Jepang, memperkuat hubungan bilateral pada periode penting bagi ekonomi nasional.

Peran Juwono dalam menggalang konsensus antara kalangan militer yang masih kuat dan para tokoh sipil yang menuntut perubahan sangat krusial. Ia membantu mengatur dialog terbuka, memfasilitasi reformasi struktur pertahanan, serta memastikan bahwa kebijakan keamanan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

• 1998‑1999: Menteri Sekretaris Negara, membantu transisi politik pasca‑Reformasi.
• 2001‑2004: Menteri Pertahanan dan Keamanan, mengarahkan reformasi angkatan bersenjata.
• 2005‑2010: Duta Besar Indonesia untuk Jepang, memperkuat kerja sama militer‑sipil.
• Berbagai peran strategis di Badan Koordinasi Kebijakan Pemerintah (BKPP) dan Badan Keamanan Nasional (BKN).

SBY menambahkan bahwa semangat persatuan yang ditunjukkan Juwono menjadi contoh bagi generasi pemimpin masa kini. “Kita harus meneladani komitmen beliau dalam menyeimbangkan kepentingan militer dan sipil, demi Indonesia yang lebih kuat dan bersatu,” ujar SBY.

Penghormatan tersebut juga diiringi dengan peringatan di berbagai institusi militer dan sipil, yang menegaskan bahwa warisan Juwono Sudarsono tetap hidup dalam kebijakan pertahanan dan budaya demokrasi Indonesia.