Satgas PKH Papua Tertibkan Tambang Emas Ilegal, Rebut Kembali Lahan Seluas 200 Hektare

LintasWarganet.com – 07 Mei 2026 | Tim Satgas PKH (Program Keluarga Harapan) di provinsi Papua melancarkan operasi penertiban tambang emas ilegal yang menguasai lahan seluas sekitar 200 hektare di wilayah Nabire. Operasi yang dilakukan pada pekan ini berhasil mengamankan sejumlah alat berat serta menutup akses masuk ke area pertambangan yang belum memiliki izin resmi.

Penertiban ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk menekan aktivitas pertambangan liar yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan, mengganggu mata pencaharian masyarakat adat, serta mengancam keamanan wilayah. Menurut pejabat Satgas PKH, tindakan tegas diperlukan karena tambang tersebut tidak hanya merusak hutan tropis, tetapi juga mencemari sumber air yang menjadi kebutuhan utama penduduk setempat.

Berikut langkah‑langkah utama yang diambil selama operasi:

• Penggeledahan lokasi secara menyeluruh dengan bantuan drone dan tim survei lapangan.
• Pencabutan izin masuk dan penutupan akses jalan menuju area tambang.
• Penyitaan mesin-mesin berat seperti excavator, bulldozer, dan truk tambang.
• Pengamanan dan pendataan kembali lahan seluas 200 hektare yang sebelumnya dikuasai penambang ilegal.
• Pemberian pendampingan kepada masyarakat setempat untuk memulihkan lahan dan mengembangkan alternatif mata pencaharian.

Setelah penertiban, lahan seluas dua ratus hektare kini berada di bawah pengawasan Satgas PKH dan dinyatakan kembali sebagai wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan berkelanjutan. Pemerintah berencana mengoptimalkan pemanfaatan lahan tersebut melalui program agrikultur, kehutanan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Respons dari warga lokal umumnya positif. Banyak penduduk yang menantikan pemulihan ekosistem dan peluang kerja baru yang lebih aman dan legal. Namun, pihak otoritas juga mengingatkan bahwa pengawasan harus terus berkelanjutan agar praktik pertambangan liar tidak kembali muncul.

Keberhasilan operasi ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia yang menghadapi permasalahan serupa. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi sumber daya alam, mendukung kesejahteraan masyarakat, serta menegakkan aturan hukum secara adil.