Samin Tan Terungkap Sebagai Dalang Penambangan Ilegal dan Korupsi di Kalimantan Tengah

LintasWarganet.com – 29 Maret 2026 | Jakarta, 29 Maret 2026 – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Samin Tan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan tambang batu bara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Penetapan ini menjadi titik balik dalam penyelidikan yang mengaitkan penambangan ilegal, kolusi dengan pejabat pengawas, serta potensi kerugian negara yang masih dalam perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Latar Belakang Kasus

PT AKT awalnya beroperasi berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Namun, pada tahun 2017 izin operasional perusahaan tersebut dicabut oleh otoritas pertambangan. Meskipun izin telah dibatalkan, penyidik menemukan bahwa PT AKT tetap melanjutkan aktivitas penambangan dan penjualan batu bara secara tidak sah hingga tahun 2025.

Peran Samin Tan sebagai Beneficial Owner

Dalam konstruksi perkara, Samin Tan disebut sebagai pemilik manfaat (beneficial owner) PT AKT. Sebagai sosok utama, ia diduga memanfaatkan jaringan perusahaan afiliasi, termasuk PT Borneo Lumbung Energi & Metal (BLEM), untuk menyembunyikan aktivitas penambangan illegal. Penyelidikan mengungkap bahwa perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan dokumen perizinan fiktif untuk menutupi operasi tambang yang seharusnya tidak lagi memiliki hak legal.

Kerjasama dengan Oknum Penyelenggara Negara

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menegaskan adanya indikasi kuat keterlibatan penyelenggara negara yang memiliki tugas pengawasan di sektor pertambangan. Menurutnya, oknum pengawas tersebut diduga menerima suap dan memfasilitasi kelanjutan penambangan ilegal, sehingga menimbulkan kerugian signifikan bagi keuangan negara.

• Penambangan tetap berlangsung meski izin dicabut pada 2017.
• Aktivitas illegal berlanjut hingga 2025, mencakup penjualan batu bara ke pasar domestik dan ekspor.
• Kerjasama antara Samin Tan, perusahaan afiliasi, dan oknum pengawas menambah kompleksitas kasus.

Langkah Penegakan Hukum

Kejagung telah melakukan serangkaian penggeledahan di empat provinsi: Jawa Barat, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, dan Kalimantan Tengah. Penggeledahan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masih berlangsung intensif, dengan fokus pada akuisisi dokumen perizinan fiktif, catatan keuangan, serta barang bukti fisik seperti peralatan tambang.

Selain itu, Samin Tan ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Selama penahanan, penyidik berencana menyita aset-aset miliknya, termasuk properti, kendaraan, dan rekening bank, sebagai upaya pemulihan kerugian negara.

Potensi Kerugian Negara

Tim auditor BPKP masih menghitung total kerugian yang diakibatkan oleh operasi tambang ilegal ini. Meskipun angka final belum dirilis, para ahli memperkirakan kerugian dapat mencapai puluhan miliar rupiah, mengingat volume batu bara yang diproduksi dan dijual tanpa ijin resmi selama hampir delapan tahun.

Reaksi Publik dan Pengamat

Penangkapan Samin Tan menuai beragam respons. Aktivis lingkungan menilai kasus ini membuka “kotak pandora” jaringan tambang ilegal yang selama ini beroperasi dengan perlindungan pejabat. Sementara itu, kalangan bisnis mengkhawatirkan dampak negatif terhadap iklim investasi di sektor pertambangan, terutama terkait transparansi perizinan.

Pengamat hukum menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten untuk memutus mata rantai kolusi antara pengusaha tambang dan pejabat pengawas. Mereka berharap proses persidangan dapat memberikan preseden kuat bagi kasus serupa di masa mendatang.

Secara keseluruhan, kasus Samin Tan menyoroti kerentanan sistem perizinan tambang di Indonesia serta perlunya reformasi pengawasan yang lebih ketat. Jika terbukti bersalah, Samin Tan tidak hanya akan menghadapi sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 603 dan 604 KUHP, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap praktik korupsi di sektor sumber daya alam.

Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik, melindungi kepentingan negara, dan menegakkan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam penambangan ilegal.