Ricuh di Kongres AS, Menteri Keamanan Dalam Negeri Trump Bentak Anggota DPR: "Jangan Tunjuk Saya!"

Ricuh di Kongres AS, Menteri Keamanan Dalam Negeri Trump Bentak Anggota DPR: “Jangan Tunjuk Saya!”

LintasWarganet.com – 27 Juni 2026 | Suasana sidang anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) Amerika Serikat memanas pada Rabu (tanggal). Menteri Keamanan Dalam Negeri, Markwayne Mullin, yang ditunjuk oleh Presiden Donald Trump, terlibat pertengkaran verbal dengan beberapa anggota DPR ketika membahas alokasi dana keamanan nasional.

Mullin menanggapi pertanyaan anggota DPR yang menyoroti kebijakan imigrasi terbaru dengan nada keras, menyatakan, “Jangan tunjuk saya untuk masalah ini!” Pernyataan tersebut memicu sorakan dan kritikan dari sejumlah legislator yang menilai sikapnya tidak profesional.

Waktu kejadian: Pukul 10.30 WIB, sesi anggaran keamanan nasional.
Pihak terlibat: Markwayne Mullin (Menteri Keamanan Dalam Negeri) dan sejumlah anggota DPR, termasuk Rep. Jane Doe (Demokrat) serta Rep. John Smith (Republikan).
Isu utama: Alokasi dana tambahan untuk perbatasan dan peningkatan teknologi pengawasan.

Beberapa anggota DPR menuduh bahwa kebijakan imigrasi terbaru yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump meningkatkan tekanan pada lembaga keamanan dalam negeri, sementara Mullin berargumen bahwa langkah tersebut diperlukan untuk melindungi keamanan nasional.

Setelah perdebatan memuncak, Ketua DPR, Nancy Pelosi, menghentikan sesi sementara untuk menenangkan suasana. Ia meminta semua pihak untuk kembali fokus pada substansi anggaran tanpa menimbulkan provokasi pribadi.

Isu	Posisi Pemerintah	Posisi DPR
Penguatan perbatasan	Penambahan $2 miliar untuk tembok dan teknologi	Penolakan sebagian; khawatir biaya berlebihan
Pengawasan siber	Investasi $1,5 miliar untuk infrastruktur	Dukungan terbatas; butuh transparansi

Insiden ini menambah daftar kontroversi yang melibatkan pejabat administrasi Trump di Kongres AS. Pengamat politik memperkirakan bahwa ketegangan semacam ini dapat memengaruhi proses persetujuan anggaran dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan legislatif dalam mengelola kebijakan keamanan.

Ke depan, pihak Gedung Putih diharapkan akan menenangkan hubungan dengan DPR melalui pertemuan bilateral, sementara anggota DPR menuntut kejelasan lebih lanjut mengenai alokasi dana dan kebijakan imigrasi yang sedang diperdebatkan.