Ribuan Mahasiswa UI Bentak Bundaran HI Besok: 5 Tuntutan Kritis Mengguncang Jakarta
Ribuan Mahasiswa UI Bentak Bundaran HI Besok: 5 Tuntutan Kritis Mengguncang Jakarta

Ribuan Mahasiswa UI Bentak Bundaran HI Besok: 5 Tuntutan Kritis Mengguncang Jakarta

LintasWarganet.com – 11 Juni 2026 | Jakarta, 11 Juni 2026 – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama koalisi mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi menyiapkan aksi demonstrasi besar-besaran pada Jumat, 12 Juni 2026. Demonstrasi akan dimulai pukul 10.00 WIB di Bundaran Hotel Indonesia (Bundaran HI), pusat kota Jakarta, dengan tema “Aksi Menuju Indonesia Bangkrut”. Lebih dari 1.500 mahasiswa diperkirakan akan turun ke jalan, menuntut perubahan kebijakan ekonomi dan politik yang mereka nilai merugikan rakyat.

Latar Belakang Aksi

Keluhan utama mahasiswa bermula dari serangkaian permasalahan yang belakangan muncul, antara lain kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, serta kenaikan harga BBM nonsubsidi. Menurut pernyataan resmi BEM UI, kondisi tersebut menambah beban hidup masyarakat, memaksa mereka untuk bersuara melalui aksi massa.

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, dalam sebuah pesan singkat kepada media mengungkapkan rasa keprihatinan terhadap “kemacetan mobilitas sosial, lapangan kerja, dan masa depan yang dipaksakan kepada rakyat”. Ia menambahkan, “Ekonomi hanya tumbuh di atas kertas, sementara di meja makan rakyat tidak ada perubahan signifikan.”

Kelima Tuntutan Utama

  • Menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dianggap tidak produktif.
  • Menurunkan harga kebutuhan pokok serta BBM nonsubsidi.
  • Menghentikan program MBG (Masyarakat Berdaya Ganda) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
  • Menolak militarisme di ranah sipil dan menuntut pemisahan tegas antara institusi militer dengan urusan sipil.
  • Meminta Presiden Prabowo Subianto berhenti mengelak dan mengakui kesalahan kebijakan yang dianggap melukai rakyat.

Persiapan dan Dukungan

Selain mengatur titik pertemuan di Bundaran HI, BEM UI membuka kanal donasi terbuka untuk menutupi biaya logistik, keamanan, serta kebutuhan lain selama aksi. “Setiap rupiah yang diberikan adalah bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang menjauh dari kepentingan rakyat,” ujar perwakilan BEM UI dalam pernyataan resmi.

Koordinasi antar BEM dari Fakultas-fakultas UI, serta keterlibatan BEM Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dan Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan sifat inklusif aksi ini. Meskipun belum dipastikan apakah perwakilan kedua institusi tersebut akan ikut turun, BEM UI menegaskan aksi terbuka untuk seluruh elemen masyarakat, termasuk buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, serta komunitas pecinta olahraga.

Dampak Lalu Lintas dan Permintaan Maaf

Ketua BEM UI juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga sekitar Bundaran HI atas potensi kemacetan yang akan terjadi. “Kami menyadari kemacetan hanya berlangsung selama beberapa jam, namun hal tersebut tak dapat kami hindari mengingat besarnya partisipasi yang diproyeksikan,” kata Athof.

Pihak kepolisian telah diberitahukan tentang rencana aksi, dan keamanan diperkirakan akan dikelola oleh satuan khusus demi menjaga ketertiban serta melindungi demonstran.

Reaksi Pemerintah dan Analisis

Pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi menjawab kelima tuntutan tersebut. Namun, sejumlah analis politik memperkirakan bahwa tekanan massa mahasiswa dapat memaksa pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan harga BBM dan program MBG, yang selama ini menjadi sorotan publik.

Dalam konteks ekonomi, depresiasi rupiah dan inflasi harga pangan menjadi indikator kegagalan kebijakan fiskal yang menuntut perhatian segera. Jika aksi ini berhasil menggalang dukungan luas, kemungkinan kebijakan penyesuaian akan muncul dalam agenda rapat kabinet berikutnya.

Secara keseluruhan, demonstrasi yang dijadwalkan besok di Bundaran HI mencerminkan kekecewaan kolektif mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak responsif terhadap kebutuhan dasar rakyat. Dengan lima tuntutan konkret, aksi ini berpotensi menjadi katalis perubahan kebijakan ekonomi dan politik di Indonesia.