Reza Indragiri Kritik Usulan MenPPPA Pindahkan Gerbong Perempuan ke Tengah KRL: Absurd dan Tidak Logis

LintasWarganet.com – 28 April 2026 | Psikolog forensik Reza Indragiri mengecam keras usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk memindahkan gerbong khusus perempuan ke posisi tengah dalam rangkaian KRL. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya tidak logis, namun juga menyalahi prinsip kesetaraan serta keselamatan penumpang.

Latar Belakang Usulan

Baru-baru ini, pemerintah mengajukan perubahan tata letak gerbong di jaringan kereta listrik (KRL) dengan tujuan meningkatkan keamanan perempuan. Ide tersebut adalah menempatkan gerbong khusus perempuan di antara gerbong umum, sehingga dianggap lebih mudah dipantau oleh petugas.

Reaksi Reza Indragiri

Reza menilai usulan itu “absurd” karena menempatkan perempuan di antara laki-laki justru meningkatkan risiko. Ia menegaskan bahwa laki‑laki dan perempuan memiliki satu nyawa yang sama, sehingga tidak ada alasan biologis yang mendukung pemisahan fisik dalam transportasi publik. Reza juga menyoroti bahwa kebijakan semacam ini dapat menimbulkan stigma dan memperkuat stereotip gender.

Argumentasi Teknis dan Sosial

• Keselamatan: Penempatan gerbong perempuan di tengah tidak menjamin pengawasan lebih baik, melainkan dapat menyulitkan penumpang dalam mengakses gerbong khusus.
• Kesetaraan: Kebijakan pemisahan gerbong dapat dianggap diskriminatif dan melanggar prinsip kesetaraan gender yang diamanatkan konstitusi.
• Efisiensi Operasional: Mengubah susunan gerbong memerlukan penyesuaian jadwal, biaya tambahan, serta potensi gangguan layanan.

Rekomendasi Reza

Reza mengusulkan pendekatan alternatif, seperti meningkatkan jumlah petugas keamanan, memperbaiki pencahayaan, serta menyediakan sistem pemantauan CCTV yang lebih canggih di seluruh rangkaian KRL. Ia menekankan pentingnya edukasi masyarakat tentang perilaku yang menghormati hak semua penumpang tanpa memisahkan berdasarkan gender.

Dengan menolak usulan yang dianggap tidak praktis, Reza berharap pemerintah dapat merumuskan kebijakan transportasi publik yang lebih inklusif, aman, dan berbasis data ilmiah.