Revisi UU P2SK Berpotensi Ganggu Independensi Bank Indonesia

LintasWarganet.com – 19 Juni 2026 | Rancangan revisi Undang-Undang Pengelolaan Sistem Keuangan (UU P2SK) kembali menjadi sorotan publik setelah diprediksi dapat mengancam independensi Bank Indonesia (BI) serta menurunkan kredibilitas kebijakan moneter. Menurut analisis ekonom Core Indonesia, Yusuf R., perubahan pada pasal-pasal kunci dapat memberikan wewenang tambahan kepada pemerintah dalam mengarahkan kebijakan suku bunga dan intervensi pasar uang.

Beberapa poin utama yang menjadi perhatian antara lain:

• Peningkatan peran Menteri Keuangan: Draft terbaru memberikan hak veto kepada Menteri Keuangan atas keputusan suku bunga acuan yang biasanya menjadi wewenang eksklusif BI.
• Penyusunan kebijakan makroprudensial: Dimasukkannya mekanisme konsultasi langsung antara BI dan otoritas fiskal dapat menimbulkan konflik kepentingan.
• Pengawasan lembaga keuangan: Perubahan prosedur pengawasan dapat memperlemah otonomi BI dalam menilai risiko sistemik.

Yusuf R. menilai bahwa intervensi politik yang berlebihan dapat memicu ketidakpastian di pasar keuangan, memperlebar spread obligasi, serta menurunkan kepercayaan investor asing. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempersulit BI dalam menjaga inflasi pada target yang telah ditetapkan.

Berikut implikasi potensial yang diidentifikasi:

1. Penurunan efektivitas kebijakan moneter karena keputusan harus menyesuaikan agenda fiskal.
2. Kenaikan volatilitas nilai tukar akibat ekspektasi pasar yang berubah-ubah.
3. Penurunan rating kedaulatan negara jika lembaga pemeringkat menilai independensi BI menurun.

Untuk mengurangi risiko tersebut, ekonom tersebut menyarankan agar revisi UU P2SK mempertahankan prinsip pemisahan fungsi antara kebijakan moneter dan fiskal, serta memperkuat mekanisme koordinasi yang transparan tanpa mengorbankan otonomi BI. Selain itu, diperlukan dialog luas dengan pemangku kepentingan, termasuk perwakilan sektor swasta dan akademisi, sebelum undang-undang disahkan.

Jika rekomendasi tersebut diakomodasi, diharapkan revisi UU P2SK dapat tetap memperbaiki kerangka regulasi keuangan tanpa menimbulkan gangguan signifikan pada independensi bank sentral.