Rencana Penyeragaman Bungkus Rokok Dinilai Berpotensi Ciptakan Kemiskinan Baru dan PHK Massal
Rencana Penyeragaman Bungkus Rokok Dinilai Berpotensi Ciptakan Kemiskinan Baru dan PHK Massal

Rencana Penyeragaman Bungkus Rokok Dinilai Berpotensi Ciptakan Kemiskinan Baru dan PHK Massal

LintasWarganet.com – 06 Juni 2026 | Pemerintah Indonesia berencana menerapkan standar satu bentuk kemasan rokok (plain packaging) mulai akhir tahun ini. Kebijakan tersebut mengharuskan semua merek rokok menggunakan warna kemasan yang seragam, ukuran yang telah ditetapkan, serta menampilkan peringatan kesehatan yang menutupi sebagian besar permukaan kemasan.

GAPPRI (Gabungan Asosiasi Pengusaha Rokok Indonesia) menilai regulasi ini dapat menimbulkan kemiskinan baru dan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Menurut pernyataan GAPPRI, perubahan kemasan akan mengurangi nilai jual merek, memaksa produsen kecil menutup usahanya, serta mengurangi pendapatan penjual eceran di seluruh wilayah.

Berikut gambaran sektor tembakau di Indonesia berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan 2023:

Sektor Jumlah Pekerja Persentase dari Total Tenaga Kerja
Produsen Rokok Besar 150.000 0,5%
Produsen Rokok Kecil & Lokal 300.000 1,0%
Pedagang Kecil (Warung, Kios) 500.000 1,7%
Petani Tembakau 800.000 2,7%

Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa tujuan utama regulasi ini adalah menurunkan angka prevalensi merokok, yang saat ini masih berada di atas 30 persen. Kementerian mengutip pedoman WHO yang menyatakan bahwa kemasan polos dapat menurunkan daya tarik produk tembakau, terutama di kalangan remaja.

Para ekonom menilai bahwa meski kebijakan kesehatan memiliki manfaat jangka panjang, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme transisi bagi pekerja terdampak. Beberapa usulan meliputi pelatihan ulang, insentif bagi usaha kecil untuk diversifikasi produk, serta bantuan sosial sementara.

GAPPRI menuntut Kementerian Kesehatan untuk meninjau kembali rancangan regulasi, dengan harapan dapat menemukan titik temu antara perlindungan kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi sektor tembakau.