Program MBG Disebut Pelanggaran HAM, Pigai Beri Jawaban Tegas

LintasWarganet.com – 16 Juni 2026 | Program Merdeka Belajar dan Berkarier (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah Komisi Nasional Hak Asisi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa kebijakan tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Kritik tersebut menyoroti potensi diskriminasi dalam akses pendidikan dan beban administratif yang dapat merugikan kelompok rentan.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pigai, memberikan jawaban tegas pada konferensi pers hari ini. Ia menegaskan bahwa program MBG dirancang untuk memperkuat hak dasar setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas, serta tidak ada niat untuk mengabaikan atau melanggar hak asasi.

• Program ini bersifat inklusif dan berupaya menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal.
• Evaluasi berkala akan dilakukan oleh tim independen untuk memastikan tidak ada unsur diskriminasi.
• Penerapan mekanisme pengaduan yang mudah diakses bagi siswa, orang tua, dan guru.

Selain itu, Menteri menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan regulasi pendukung yang selaras dengan konstitusi dan standar internasional HAM. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian, lembaga hak asasi manusia, dan masyarakat sipil untuk menyempurnakan program.

Komnas HAM, sementara itu, menyatakan akan memantau implementasi MBG secara ketat. Pihaknya meminta transparansi penuh dan laporan tahunan mengenai dampak program terhadap kelompok marginal.

Keputusan akhir mengenai kelanjutan atau penyesuaian MBG akan bergantung pada hasil evaluasi dan rekomendasi yang muncul selama fase pelaksanaan pertama.