LintasWarganet.com – 24 Juni 2026 | Fathimah Azzahra, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), kembali menjadi sorotan publik setelah serangkaian aksi yang menyoroti program-program pemerintah, khususnya program MBG yang digalakkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berangkat dari latar belakang akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fathimah menggabungkan kepedulian terhadap isu-isu sosial dengan kemampuan organisasi yang terasah selama masa kepengurusan BEM. Sejak pertama kali terpilih pada tahun 2023, ia aktif menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui forum-forum diskusi, pertemuan dengan pihak kampus, hingga aksi-aksi jalanan yang terkoordinasi secara profesional.
Program MBG (Mahasiswa Berprestasi Global) diluncurkan sebagai inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Indonesia melalui beasiswa, pelatihan internasional, dan pendanaan penelitian. Namun, sejak peluncurannya, sejumlah mahasiswa menilai bahwa pelaksanaan program tersebut belum memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pemerataan akses bagi seluruh lapisan mahasiswa.
Fathimah menegaskan tiga titik krusial yang menjadi fokus kritiknya:
- Keterbukaan Seleksi: Proses seleksi dianggap tidak cukup terbuka, dengan indikasi adanya favoritisme pada institusi tertentu.
- Distribusi Dana: Alokasi dana masih dipertanyakan, terutama terkait penggunaan anggaran yang tidak terlaporkan secara publik.
- Pengawasan dan Evaluasi: Tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengevaluasi dampak program secara berkelanjutan.
Berbagai aksi yang dipimpin atau diinisiasi oleh Fathimah antara lain demonstrasi damai di depan Gedung Rektorat UI pada bulan Mei 2024, serta forum daring yang mengundang pakar kebijakan publik untuk membahas kelebihan dan kekurangan MBG. Dalam setiap kesempatan, ia menekankan pentingnya dialog konstruktif antara pemerintah, perguruan tinggi, dan mahasiswa.
Respons dari pemerintah dan pihak terkait masih bersifat defensif. Pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa program MBG berada dalam tahap evaluasi dan bahwa semua prosedur telah sesuai regulasi. Sementara itu, perwakilan BEM UI menanggapi pernyataan tersebut dengan menuntut publikasi data seleksi dan penggunaan dana secara real time.
Visi Fathimah ke depan tidak sekadar menolak MBG, melainkan mengusulkan reformasi struktural. Ia mengusulkan pembentukan komite independen yang terdiri dari perwakilan mahasiswa, dosen, dan lembaga pengawas eksternal untuk memastikan setiap tahapan program diawasi secara transparan. Selain itu, ia menyoroti perlunya peningkatan partisipasi mahasiswa dalam perumusan kebijakan, sehingga kebijakan pendidikan dapat mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.
Keberanian Fathimah Azzahra dalam mengkritisi kebijakan pemerintah sekaligus menawarkan solusi konkret menjadikannya figur yang patut diperhatikan dalam dinamika politik kampus dan kebijakan nasional. Perjuangannya menggambarkan peran penting mahasiswa sebagai agen perubahan yang mampu menyeimbangkan aspirasi akademik dengan kepentingan publik.
LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet