Presiden Prabowo Tegaskan Pembangunan Ekonomi Harus Selaras dengan Nilai Pancasila

LintasWarganet.com – 01 Juni 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan pada 30 Mei 2024, menegaskan kembali bahwa arah pembangunan ekonomi nasional harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini disampaikan setelah peninjauan terhadap program-program prioritas pemerintah yang mencakup infrastruktur, industri, dan pemberdayaan UMKM.

• Sila ke‑1: Ketuhanan Yang Maha Esa – menuntut kebijakan yang menghormati keberagaman agama dan menciptakan iklim investasi yang berkeadilan.
• Sila ke‑2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab – mengedepankan kesejahteraan rakyat serta perlindungan hak pekerja.
• Sila ke‑3: Persatuan Indonesia – menggalakkan kebijakan yang memperkuat integrasi ekonomi antar‑wilayah.
• Sila ke‑4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan – menekankan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan.
• Sila ke‑5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia – menargetkan distribusi hasil pembangunan yang merata.

Presiden menambahkan bahwa penerapan nilai‑nilai tersebut akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global sekaligus menjaga keutuhan sosial. Ia menyoroti beberapa langkah konkret, antara lain:

1. Peninjauan ulang regulasi perpajakan untuk mengurangi beban UMKM dan meningkatkan transparansi.
2. Peningkatan investasi pada sektor energi terbarukan yang selaras dengan prinsip keadilan sosial.
3. Penguatan mekanisme dialog antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja dalam rangka merumuskan kebijakan yang inklusif.

Reaksi dari kalangan ekonomi dan politik pun beragam. Beberapa pengamat memuji komitmen Prabowo sebagai upaya menegakkan tata kelola yang beretika, sementara pihak lain menuntut konkretisasi kebijakan agar tidak hanya retorika semata. Namun, mayoritas sepakat bahwa penekanan pada Pancasila dapat menjadi landasan kuat bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Ke depan, pemerintah berencana menyusun rangka kerja kebijakan ekonomi yang lebih terintegrasi dengan nilai‑nilai Pancasila, serta melibatkan lembaga‑lembaga independen untuk memantau pelaksanaannya. Diharapkan, sinergi antara nilai moral dan strategi ekonomi ini akan mempercepat pemulihan pasca‑pandemi serta menumbuhkan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.