Presiden Prabowo Serahkan Simbolis Kunci Pesawat Tempur Rafale kepada Panglima TNI

LintasWarganet.com – 18 Mei 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara simbolis menyerahkan kunci pesawat tempur Rafale kepada Panglima TNI Jenderal (nama) dalam sebuah upacara yang diadakan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (tanggal).

Penyerahan kunci ini menandai langkah penting dalam proses akuisisi 48 unit pesawat Rafale buatan Prancis yang diperkirakan akan memperkuat kemampuan udara TNI Angkatan Udara. Rafale dikenal karena kecepatan, kelincahan, dan kemampuan multi‑peran, menjadikannya aset strategis bagi pertahanan nasional.

Berikut poin‑poin utama yang disampaikan dalam acara tersebut:

• Rafale akan menjadi bagian dari armada udara TNI AU dalam jangka menengah, dengan rencana operasional dimulai pada tahun 2027.
• Kerjasama pembiayaan melibatkan pemerintah Indonesia, bank lokal, serta lembaga keuangan internasional.
• Pelatihan pilot dan teknisi Indonesia akan dilakukan bersama mitra Prancis selama fase transisi.
• Pengiriman pertama diperkirakan tiba pada kuartal ketiga 2025.

Presiden Prabowo menekankan bahwa penyerahan simbolis ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat kedaulatan udara serta mendukung industri pertahanan dalam negeri melalui transfer teknologi. Ia juga menyatakan harapan agar kerja sama ini dapat membuka peluang lebih luas bagi perusahaan Indonesia di sektor aerospace.

Panglima TNI mengapresiasi kepercayaan yang diberikan dan menegaskan kesiapan TNI AU dalam mengintegrasikan Rafale ke dalam struktur operasional. Ia menambah bahwa kesiapan logistik, pemeliharaan, dan dukungan infrastruktur sedang dipersiapkan secara matang.

Langkah ini juga mendapat sorotan internasional, mengingat Rafale merupakan salah satu pesawat tempur generasi 4++ yang telah dipakai oleh beberapa negara NATO. Pengadaan ini diperkirakan akan meningkatkan posisi pertahanan Indonesia di kawasan Asia‑Pasifik.

Selanjutnya, Kementerian Pertahanan akan menyelesaikan proses administratif dan teknis yang diperlukan, termasuk sertifikasi kelayakan, serta menyiapkan basis pemeliharaan di beberapa pangkalan udara strategis.