Pramono Anung Izinkan Partai Politik Pakai Nama Halte di Jakarta, Tekankan Pembayaran sebagai Prioritas

LintasWarganet.com – 12 April 2026 | Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan kebijakan baru yang memungkinkan partai politik memanfaatkan hak penamaan (naming right) pada halte-halte yang berada di bawah pengelolaan pemerintah provinsi. Kebijakan ini dirancang untuk membuka sumber pendapatan tambahan bagi anggaran transportasi publik, sekaligus memberi peluang bagi partai politik menampilkan identitas mereka secara lebih luas di ruang publik.

Penggunaan hak penamaan halte dianggap sebagai langkah inovatif untuk mengoptimalkan aset publik tanpa menambah beban fiskal bagi pemerintah daerah. Dana yang terkumpul dari penjualan naming right diharapkan dapat dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur, peningkatan fasilitas penumpang, dan program peningkatan layanan transportasi massal.

Beberapa partai politik telah menyatakan ketertarikan mereka terhadap peluang ini, namun Pramono menegaskan bahwa prioritas utama tetap pada kepatuhan pembayaran. “Yang paling penting adalah partai-partai membayar sesuai kesepakatan. Tanpa komitmen finansial yang jelas, program ini tidak akan berjalan efektif,” ujar Gubernur dalam konferensi pers.

Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ini akan berada di bawah Badan Pengelolaan Transportasi Publik DKI Jakarta. Badan tersebut akan memastikan bahwa semua kontrak penamaan mematuhi regulasi, serta meninjau kembali tarif secara periodik agar tetap adil dan transparan.

Jika kebijakan ini berhasil, DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dalam memanfaatkan aset publik secara kreatif, sekaligus memperkuat sumber daya keuangan untuk pengembangan transportasi umum.