Prabowo Terbitkan PP Baru, Ekspor CPO dan Batu Bara Kini Wajib Lewat BUMN

LintasWarganet.com – 20 Mei 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yang mewajibkan seluruh ekspor kelapa sawit mentah (CPO) dan batu bara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan transparansi, serta menambah pendapatan negara dari sektor komoditas strategis.

Beberapa poin penting dalam PP baru ini meliputi:

• Pengalihan hak ekspor CPO dan batu bara secara eksklusif kepada BUMN yang ditunjuk.
• Penerapan tarif administrasi yang akan disetorkan langsung ke kas negara.
• Pengawasan kualitas dan kuantitas barang melalui sistem pelaporan digital yang terintegrasi.
• Sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar, termasuk pencabutan izin ekspor.

Langkah ini diharapkan dapat menutup celah kebocoran pendapatan yang selama ini terjadi akibat kurangnya kontrol atas alur ekspor. Pemerintah memperkirakan peningkatan penerimaan negara mencapai beberapa miliar rupiah per tahun, sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi harga komoditas di pasar global.

Reaksi dari kalangan industri beragam. Beberapa pelaku usaha menganggap kebijakan ini dapat menambah beban administratif dan menurunkan fleksibilitas operasional. Sementara itu, organisasi serikat pekerja dan analis ekonomi menilai langkah tersebut sebagai upaya strategis untuk mengoptimalkan sumber daya alam demi kepentingan nasional.

Implementasi PP baru ini dijadwalkan mulai berlaku pada kuartal pertama tahun depan, dengan masa transisi selama enam bulan bagi perusahaan yang sudah memiliki kontrak ekspor aktif. Pemerintah juga berjanji akan menyediakan dukungan teknis dan pelatihan bagi BUMN serta perusahaan swasta agar proses peralihan berjalan mulus.