Prabowo Soroti Penolakan Program MBG: Tanya Petan dan, Anak-anak Perlu Tidak

LintasWarganet.com – 24 Juni 2026 | Dalam sebuah acara publik, Prabowo Subianto menyoroti penolakan luas terhadap Program Masyarakat Beras Gizi (MBG) yang tengah digalakkan pemerintah. Ia menanyakan kepada petani dan masyarakat apakah anak-anak memang membutuhkan intervensi tersebut, sekaligus menekankan pentingnya asupan gizi yang memadai bagi generasi muda dan para petani.

Prabowo menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan beras, melainkan pada kualitas nutrisi yang terkandung di dalamnya. Menurutnya, program yang hanya menambah kuantitas tanpa memperhatikan kualitas dapat menimbulkan dampak negatif, terutama pada pertumbuhan anak-anak di daerah rawan gizi buruk.

Beberapa data yang disorot dalam pembicaraan tersebut antara lain:

• Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 terdapat lebih dari 9 juta anak di Indonesia yang mengalami kekurangan gizi kronis.
• Penelitian Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa 27% petani kecil masih mengandalkan praktik pertanian tradisional yang rendah produktivitas dan nilai gizi.
• Laporan UNICEF menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-107 dari 195 negara dalam indeks kelaparan global.

Prabowo juga mengingatkan bahwa kebijakan publik harus melibatkan partisipasi aktif para petani, karena mereka merupakan ujung tombak dalam menyediakan pangan yang bergizi. Ia mengusulkan beberapa langkah konkret, antara lain:

1. Peningkatan akses petani ke varietas padi berprotein tinggi melalui penyuluhan dan subsidi bibit.
2. Penerapan program edukasi gizi di sekolah dasar dan menengah, khususnya di daerah pedesaan.
3. Penguatan jaringan pasar lokal yang memungkinkan petani menjual produk mereka dengan harga wajar, sekaligus meminimalkan distribusi beras rendah gizi.

Penolakan terhadap MBG, menurut Prabowo, bukan semata-mata karena ketidaktahuan, melainkan karena kurangnya sinergi antara pemerintah, lembaga riset, dan komunitas pertanian. Ia menutup dengan harapan bahwa kebijakan ke depan akan lebih mengedepankan kualitas gizi, bukan sekadar kuantitas produksi beras.