Prabowo Heran sama Warganya, Rewel soal Kunjungan Luar Negeri: Jokowi Jarang ke Luar Negeri juga Disalahkan
Prabowo Heran sama Warganya, Rewel soal Kunjungan Luar Negeri: Jokowi Jarang ke Luar Negeri juga Disalahkan

Prabowo Heran sama Warganya, Rewel soal Kunjungan Luar Negeri: Jokowi Jarang ke Luar Negeri juga Disalahkan

LintasWarganet.com – 11 Juni 2026 | Gubernur Jawa Barat Prabowo Subianto menyatakan keheranannya atas kritik publik yang menyoroti frekuensi kunjungan luar negeri yang dilakukannya, terutama bila dibandingkan dengan mantan Presiden Joko Widodo yang juga jarang melakukan perjalanan ke luar negeri.

Prabowo menegaskan bahwa peran seorang pemimpin politik menuntut kehadiran di arena internasional untuk menjalin kerja sama, menarik investasi, serta memperkuat posisi geopolitik Indonesia. Ia menambah, “Jika saya pergi ke luar negeri, warganya menganggapnya berlebihan, padahal itu demi kepentingan bangsa.”

Namun, warganet tak henti‑hentinya menyoroti bahwa selama masa kepresidenan Jokowi, kunjungan resmi ke luar negeri relatif sedikit. Beberapa pengamat politik menilai kritik tersebut mencerminkan ekspektasi publik yang tinggi terhadap figur publik, serta pola double standard dalam menilai aksi pejabat.

  • Prabowo melakukan kunjungan ke negara‑negara strategis dalam rangka memperluas jaringan diplomatik.
  • Jokowi, meski lebih fokus pada pembangunan dalam negeri, tetap melakukan sejumlah pertemuan internasional penting, meski tidak selalu berangkat secara pribadi.
  • Kritik publik seringkali dipengaruhi media sosial, yang dapat memperbesar persepsi negatif.

Analisis geopolitik menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan kehadiran aktif di panggung dunia, baik melalui kunjungan pribadi pemimpin partai maupun melalui delegasi resmi. Keterbatasan dalam melakukan perjalanan dapat memengaruhi persepsi internasional serta peluang kerja sama ekonomi.

Dengan latar belakang persaingan politik yang semakin ketat, pernyataan Prabowo ini juga berpotensi menjadi strategi untuk menegaskan komitmennya terhadap diplomasi ekonomi, sekaligus menyoroti ketidakseimbangan penilaian publik.