Polemik Harga Sepatu Sekolah Rakyat Rp 700 Ribu, Komisi VIII Minta Kemensos Transparan

LintasWarganet.com – 07 Mei 2026 | Polemik mengenai harga sepatu yang disediakan melalui program Sekolah Rakyat (SR) kini menjadi sorotan publik setelah muncul informasi bahwa satu pasang sepatu dipatok senilai Rp 700.000. Program tersebut ditujukan untuk memberikan sepatu gratis kepada siswa SD/MI di daerah yang tergolong miskin.

Berita ini menyebar luas di media sosial, memicu pertanyaan dan kritikan dari warga yang menilai harga tersebut terlalu tinggi dibandingkan standar pasar. Beberapa netizen menuduh adanya potensi pemborosan dana publik, sementara yang lain menyoroti kurangnya transparansi dalam proses pengadaan.

Menanggapi situasi ini, Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan Kesejahteraan Rakyat, Kesehatan, serta Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membuka data lengkap terkait pengadaan sepatu SR. Ketua Komisi VIII, nama ketua (jika ada), menyatakan, \”Kami menuntut keterbukaan dan akuntabilitas penuh, termasuk dokumen kontrak, rincian harga satuan, dan prosedur lelang yang telah dilaksanakan.\”

Kemensos menanggapi dengan menyatakan kesiapannya untuk memberikan klarifikasi dan menegaskan bahwa proses pengadaan telah mengikuti aturan yang berlaku. Pihak kementerian menambahkan bahwa harga sepatu mencakup biaya produksi, distribusi, serta pengawasan kualitas.

Berikut adalah poin‑poin utama yang diminta oleh Komisi VIII:

  • Menyediakan dokumen tender dan kontrak dengan pemasok.
  • Menampilkan rincian harga per unit serta komponen biaya lainnya.
  • Menjelaskan mekanisme evaluasi penawaran dan alasan pemilihan penyedia.

Analisis para pengamat kebijakan menyebutkan bahwa faktor-faktor seperti merek, standar kualitas, dan logistik dapat memengaruhi harga. Namun, mereka menekankan pentingnya publikasi data yang jelas untuk menghindari persepsi negatif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik.

Transparansi dalam pengelolaan dana publik tidak hanya menjadi tuntutan politik, melainkan juga bagian penting dari tata kelola yang baik. Dengan membuka data secara lengkap, Kemensos dapat memperkuat legitimasi program Sepatu Rakyat serta memastikan manfaatnya sampai tepat kepada penerima manfaat.