PKS Dukung Pembulatan ke Atas untuk Pencapaian Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan

LintasWarganet.com – 27 Mei 2026 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan dukungannya terhadap mekanisme pembulatan ke atas sebagai upaya memastikan tercapainya kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum yang akan datang. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan internal partai pada awal Mei 2024 dan menegaskan bahwa kebijakan pembulatan tidak menjadi hambatan bagi partai untuk memenuhi persyaratan gender.

Berikut beberapa poin penting terkait sikap PKS dan konteks kebijakan kuota gender:

• Ketentuan Kuota 30 Persen: Undang-Undang Pemilu mengamanatkan bahwa setidaknya 30 persen kursi legislatif harus diisi oleh perempuan. Bila hasil perhitungan kursi tidak mencapai angka tersebut, mekanisme pembulatan ke atas dapat diterapkan.
• Pembulatan ke Atas: Mekanisme ini menambah jumlah kursi secara proporsional bagi partai atau daerah yang belum mencapai kuota, sehingga total kursi dapat melebihi batas normal.
• Posisi PKS: PKS menilai bahwa pembulatan ke atas tidak menimbulkan masalah praktis atau politik, karena partai sudah menyiapkan calon perempuan yang kompeten dan siap mengisi kursi tambahan.
• Reaksi Partai Lain: Beberapa partai lain, termasuk partai-partai koalisi, menyambut baik kebijakan ini sebagai langkah konkret untuk meningkatkan partisipasi perempuan, namun ada pula yang mengkritik potensi distorsi representasi wilayah.
• Dampak bagi Pemilu 2024: Jika mekanisme pembulatan diterapkan secara luas, total kursi DPR dapat meningkat sekitar 30-40 kursi, dengan sebagian besar tambahan dialokasikan untuk perempuan, memperkuat suara gender dalam legislasi.

PKS menambahkan bahwa strategi rekrutmen calon perempuan telah dimulai sejak awal persiapan pemilu, mencakup pelatihan kepemimpinan, pendampingan politik, dan penempatan strategis pada daerah pemilihan yang memiliki potensi tinggi. Partai berharap kebijakan pembulatan ke atas dapat mempercepat pencapaian keseimbangan gender tanpa menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi kursi.

Pengamat politik menilai dukungan PKS terhadap pembulatan ke atas mencerminkan sikap pragmatis partai dalam menanggapi regulasi kuota gender, sekaligus mengindikasikan bahwa isu representasi perempuan kini menjadi agenda utama dalam dinamika politik nasional.