Pimpinan Komisi IX DPR Pertanyakan Kepala BPOM soal Pengawasan Keamanan Pangan MBG

LintasWarganet.com – 22 April 2026 | Jumat, 26 April 2024 – Pimpinan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi keamanan pangan berbasis mikroba (MBG) setelah munculnya sejumlah keluhan publik terkait potensi kontaminasi.

Dalam rapat kerja yang dilaporkan pada Senin (22 April), Ketua Komisi IX, Nama Ketua, mengajukan tiga pertanyaan kunci kepada Kepala BPOM, Nama Kepala BPOM. Pertanyaan tersebut mencakup alokasi anggaran untuk program pengawasan MBG, prosedur sertifikasi produk, serta mekanisme pengawasan preventif yang diintegrasikan dalam Rencana Detail Pengembangan (RDP) Jakarta.

Alokasi Anggaran

Komisi IX menuntut transparansi penggunaan dana yang dialokasikan untuk pengawasan MBG. Menurut data internal BPOM, anggaran tahun 2024 untuk program ini mencapai Rp 120 miliar, namun detail penggunaannya belum dipublikasikan secara menyeluruh.

Sertifikasi Produk MBG

Pengawasan keamanan pangan MBG memerlukan sertifikasi khusus bagi produsen. Kepala BPOM menjelaskan bahwa proses sertifikasi melibatkan tiga tahapan: audit laboratorium, verifikasi proses produksi, dan penilaian risiko mikroba. Namun, pimpinan Komisi IX menilai masih ada celah dalam standar yang diterapkan, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pengawasan Preventif dalam RDP Jakarta

RDP Jakarta mencakup strategi pengawasan preventif yang meliputi inspeksi rutin, pelatihan bagi pelaku industri, serta penggunaan teknologi deteksi cepat. Pimpinan Komisi IX mengharapkan BPBP menyampaikan laporan berkala mengenai efektivitas langkah-langkah tersebut, termasuk data pelanggaran yang teridentifikasi sejak awal tahun.

Dalam sesi tanya jawab, Kepala BPOM menyatakan komitmen untuk meningkatkan koordinasi dengan Komisi IX serta mempercepat publikasi data anggaran dan hasil inspeksi. Ia juga menambahkan rencana pembaruan regulasi yang akan memperkuat standar keamanan pangan MBG di seluruh wilayah Indonesia.

Pengawasan keamanan pangan MBG menjadi agenda penting mengingat meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk berbasis mikroba, seperti fermentasi pangan dan suplemen kesehatan. Para pemangku kepentingan diharapkan dapat bekerja sama untuk menjamin kualitas dan keamanan produk yang beredar di pasar.