Peternak Menjerit, Bupati Blitar Usul Penyerapan Telur MBG Lewat Kopdes Merah Putih

LintasWarganet.com – 02 Juni 2026 | Peternak kecil di Kabupaten Blitar mengeluhkan penurunan tajam harga telur MBG (telur bebek) selama beberapa bulan terakhir, sehingga pendapatan mereka terancam tidak mencukupi untuk menutupi biaya pakan dan operasional. Keluhan ini memuncak menjadi sorotan publik setelah sejumlah kelompok peternak menggelar aksi protes di pasar tradisional.

Menanggapi situasi tersebut, Bupati Blitar, H. Drs. Hadi Susanto, mengusulkan mekanisme penyerapan telur MBG melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Usulan ini bertujuan untuk menstabilkan harga di pasar nasional dan memastikan peternak kecil tetap dapat bersaing dengan produsen besar.

Rincian usulan meliputi empat tahapan utama:

• Pengumpulan telur MBG dari peternak kecil oleh Kopdes Merah Putih secara terpusat.
• Penetapan harga dasar yang mengacu pada indeks harga nasional serta margin yang wajar bagi peternak.
• Pendistribusian telur ke distributor besar melalui kontrak jangka panjang yang mengikat.
• Pembayaran langsung kepada peternak setelah penyerahan, dengan mekanisme transparan berbasis sistem digital.

Reaksi dari kalangan peternak beragam. Sebagian menyambut baik inisiatif tersebut karena diharapkan dapat mengurangi risiko fluktuasi harga. Namun, ada pula yang skeptis terkait kemampuan Kopdes Merah Putih dalam mengelola logistik, penyimpanan, dan negosiasi dengan pasar nasional.

Jika berhasil, penyerapan melalui koperasi dapat memberikan dampak ekonomi berikut:

• Stabilisasi harga telur MBG di tingkat regional dan nasional.
• Peningkatan pendapatan peternak kecil sehingga mereka dapat mempertahankan usaha.
• Peningkatan pasokan telur MBG dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor.

Berikut ini data harga telur MBG selama empat bulan terakhir yang menjadi dasar pertimbangan kebijakan:

Pemerintah daerah menargetkan peluncuran program pada kuartal kedua tahun ini, dengan pendampingan teknis dari Dinas Pertanian dan dukungan pembiayaan dari Bank Pembangunan Daerah. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk menilai efektivitas mekanisme penyerapan dan penyesuaian kebijakan bila diperlukan.