LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 30 April 2026 | Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) kembali menegaskan pentingnya melakukan evaluasi kebijakan dan standar keselamatan dengan mempertimbangkan perspektif gender. Menurut pernyataan terbaru yang disampaikan, pendekatan yang mengabaikan perbedaan kebutuhan dan risiko antara laki-laki dan perempuan dapat berujung pada ketidakefektifan langkah-langkah perlindungan, bahkan menimbulkan bahaya baru.
Perspektif gender bukan sekadar menambah unsur perempuan dalam dokumen, melainkan menelaah bagaimana faktor biologis, sosial, dan budaya memengaruhi cara setiap kelompok mengalami risiko. Contohnya, desain kendaraan, sistem transportasi umum, atau prosedur evakuasi di gedung publik harus memperhitungkan perbedaan tinggi badan, beban yang dibawa, serta kebutuhan khusus seperti ruang menyusui atau fasilitas kebersihan yang aman.
Beberapa poin krusial yang diangkat Komnas Perempuan meliputi:
- Pengumpulan data berbasis gender sebelum menetapkan standar keselamatan.
- Penyusunan regulasi yang mengharuskan uji coba produk atau layanan dengan melibatkan peserta dari semua gender.
- Pelatihan tenaga kerja, terutama dalam sektor keamanan dan layanan publik, untuk mengidentifikasi dan merespons kebutuhan gender secara sensitif.
- Pembentukan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel, termasuk pelaporan insiden yang memuat data gender.
Implementasi langkah‑langkah tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kecelakaan dan insiden kekerasan yang sering kali lebih tinggi pada perempuan, seperti kasus pemerkosaan di ruang publik atau kecelakaan kerja pada sektor yang didominasi perempuan.
Selain itu, evaluasi berperspektif gender dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Ketika standar keselamatan dirasa adil dan inklusif, partisipasi publik dalam program‑program keselamatan pun akan meningkat, memperkuat budaya preventif di tingkat nasional.
Komnas Perempuan mengajak seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, swasta, serta organisasi masyarakat sipil—untuk bersama‑sama meninjau kembali kebijakan yang ada, menyesuaikannya dengan data gender terbaru, dan memastikan bahwa standar keselamatan tidak hanya melindungi, melainkan juga memberdayakan semua warga negara.