Pengembang Digugat Pemerintah Karena Bencana Sumatera, PLTA Batang Toru Tetap Beroperasi
Pengembang Digugat Pemerintah Karena Bencana Sumatera, PLTA Batang Toru Tetap Beroperasi

Pengembang Digugat Pemerintah Karena Bencana Sumatera, PLTA Batang Toru Tetap Beroperasi

LintasWarganet.com – 27 Mei 2026 | Pada awal 2026, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengajukan gugatan perdata terhadap enam perusahaan, yaitu PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS, yang dituduh melakukan kegiatan yang merusak Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan DAS Batang Toru.

Gugatan tersebut didasarkan pada dugaan bahwa aktivitas penambangan, pembukaan lahan, dan pembangunan infrastruktur oleh perusahaan‑perusahaan tersebut berkontribusi pada degradasi ekosistem, memperparah banjir, dan memicu tanah longsor yang kemudian berujung pada bencana alam di wilayah Sumatera.

Walaupun proses hukum masih berjalan, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru tetap beroperasi. Pihak pengelola menyatakan bahwa pembangkit masih mematuhi semua persyaratan izin operasional dan memberikan kontribusi signifikan terhadap jaringan listrik nasional, terutama di wilayah timur Indonesia.

Berikut ini daftar perusahaan yang digugat:

  • PT NSHE
  • PT AR
  • PT TPL
  • PT PN
  • PT MST
  • PT TBS

Secara singkat, kronologi utama peristiwa dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tahun Peristiwa
2025 Terjadi banjir dan tanah longsor di wilayah DAS Garoga dan Batang Toru
Awal 2026 KLH mengajukan gugatan perdata terhadap enam perusahaan
2026 PLTA Batang Toru tetap beroperasi meski gugatan berjalan

Pihak pemerintah menegaskan bahwa proses hukum tidak akan mempengaruhi operasi pembangkit listrik selama tidak ada temuan pelanggaran serius terhadap standar keselamatan dan lingkungan. Sementara itu, organisasi lingkungan meminta agar kegiatan eksplorasi dan pembangunan di DAS tersebut dihentikan sampai dampak lingkungan dapat dipulihkan.

Para ahli mengingatkan bahwa keseimbangan antara kebutuhan energi dan pelestarian ekosistem hutan tropis sangat krusial. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik serupa dapat muncul kembali, mengancam baik keamanan energi maupun keberlanjutan lingkungan.