LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 02 April 2026 | Menko Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan kebijakan baru yang mengatur pembelian bahan bakar minyak (BBM) secara wajar. Kebijakan ini menekankan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas maksimal 50 liter per transaksi, yang setara dengan mengisi tangki kendaraan sampai penuh.
Tujuan utama kebijakan tersebut adalah menurunkan total konsumsi energi nasional, khususnya BBM, yang selama ini mengalami tekanan tinggi akibat lonjakan harga dan permintaan. Dengan membatasi volume pembelian per kendaraan, diharapkan konsumen akan lebih sadar dalam mengelola kebutuhan bahan bakar.
Berikut poin-poin utama kebijakan:
- Setiap pembelian BBM wajib melalui aplikasi MyPertamina yang menampilkan barcode unik.
- Batas pembelian ditetapkan maksimal 50 liter per kendaraan dalam satu kali transaksi.
- Jika kebutuhan melebihi batas, konsumen harus melakukan transaksi terpisah dengan kendaraan lain atau menunggu siklus berikutnya.
- Petugas pompa bensin diberikan wewenang untuk memverifikasi batas pembelian menggunakan scanner barcode.
Implementasi kebijakan ini diperkirakan akan menurunkan konsumsi BBM hingga 5-7 persen dalam enam bulan pertama, menurut analisis internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
| Batas Pembelian | Deskripsi |
|---|---|
| 50 liter | Tangki penuh per kendaraan |
Beberapa pihak menyambut baik langkah ini, terutama organisasi konsumen dan lembaga lingkungan yang menilai kebijakan tersebut sebagai langkah konkret mengurangi jejak karbon. Namun, terdapat pula kekhawatiran dari kalangan transportasi komersial bahwa batas pembelian dapat mengganggu operasional kendaraan berat yang memerlukan bahan bakar lebih banyak.
Menko Hartarto menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan jika data lapangan menunjukkan kebutuhan penyesuaian. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau dampak kebijakan melalui sistem data real‑time MyPertamina.
Dengan regulasi ini, diharapkan perilaku konsumen berubah menjadi lebih efisien, sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengendalikan pasokan BBM secara lebih terukur.