LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 23 Juni 2026 | Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK), Nama Ketua, mengakui menerima sejumlah uang sebesar Rp20 juta dari oknum kepolisian. Uang tersebut, menurutnya, ditawarkan dengan tujuan agar aksi demonstrasi mahasiswa di depan Istana Kepresidenan tidak dilaksanakan.
Pengakuan tersebut disampaikan dalam sebuah wawancara yang kemudian dipublikasikan oleh media lokal pada 26 Juni 2023. Ketua BEM menjelaskan bahwa uang itu diberikan secara tunai dan ia menolak untuk mengungkap identitas lengkap pemberi demi keamanan pribadi.
Berikut rangkuman fakta yang terungkap:
- Jumlah uang: Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Pemberi: oknum kepolisian yang tidak disebutkan nama atau pangkatnya.
- Tujuan: mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk tidak melakukan aksi demo di Istana.
- Waktu penerimaan: sebelum rencana aksi dijadwalkan pada akhir Juni 2023.
Reaksi dari pihak universitas dan lembaga kepolisian beragam. Pihak Universitas Bung Karno menyatakan akan melakukan investigasi internal terhadap pernyataan tersebut dan menegaskan pentingnya kebebasan berekspresi mahasiswa. Sementara itu, kepolisian resmi membantah adanya perintah atau instruksi resmi untuk memberikan uang kepada mahasiswa, dan menegaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Para pengamat politik menilai kasus ini mencerminkan dinamika hubungan antara aparat keamanan dan gerakan mahasiswa di Indonesia. Mereka menekankan bahwa jika tuduhan ini terbukti benar, maka dapat menimbulkan implikasi hukum bagi oknum polisi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Di sisi lain, organisasi mahasiswa lain menyuarakan keprihatinan dan menuntut transparansi penuh serta pertanggungjawaban. Mereka menambahkan bahwa aksi demonstrasi merupakan hak konstitusional dan tidak boleh dibeli dengan cara apapun.
Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, dan pihak berwenang diharapkan dapat mengungkap fakta secara menyeluruh serta menegakkan hukum sesuai dengan prinsip keadilan.