Pemprov NTB Siapkan Gugatan Baru atas Sengketa Aset Gedung Wanita dan Bawaslu

LintasWarganet.com – 31 Maret 2026 | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mempersiapkan langkah hukum dengan merencanakan pengajuan gugatan baru terkait sengketa aset lahan yang melibatkan Gedung Wanita dan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB di Jalan Udayana, Kota Mataram.

Sengketa ini telah berlarut sejak beberapa tahun lalu ketika status kepemilikan tanah di sekitar gedung tersebut menjadi sumber perselisihan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak swasta yang mengklaim hak atas lahan. Pada tahun-tahun sebelumnya, upaya mediasi dan penyelesaian damai belum menghasilkan keputusan final, sehingga memicu ketegangan politik lokal.

Berikut rangkaian langkah yang direncanakan oleh Pemprov NTB:

• Pengumpulan bukti kepemilikan lahan berupa sertifikat tanah, perjanjian sewa, dan dokumen administratif lainnya.
• Penunjukan tim hukum khusus yang terdiri dari penasihat hukum provinsi dan konsultan eksternal.
• Penyusunan gugatan tertulis yang memuat kronologi sengketa, dasar hukum, serta tuntutan yang diharapkan.
• Pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram dalam waktu dua bulan ke depan.

Pihak Bawaslu NTB sendiri menyatakan kesiapan untuk menanggapi gugatan tersebut secara hukum, menekankan pentingnya proses transparan dan menghormati keputusan peradilan. Sementara itu, tokoh masyarakat dan aktivis lokal menyoroti kebutuhan akan penyelesaian yang adil agar tidak mengganggu pelayanan publik yang berada di Gedung Wanita.

Para pengamat politik menilai bahwa gugatan ini dapat menjadi preseden penting dalam penyelesaian sengketa aset antar lembaga pemerintah di tingkat provinsi. Jika berhasil, keputusan pengadilan dapat memperjelas mekanisme pengelolaan aset publik dan mencegah terulangnya konflik serupa di masa mendatang.

Selain implikasi hukum, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi penggunaan anggaran daerah, mengingat nilai pasar lahan di kawasan strategis Jalan Udayana cukup tinggi. Pemerintah provinsi berjanji akan mengalokasikan dana yang diperlukan untuk proses hukum tanpa mengganggu program pembangunan lainnya.

Dengan persiapan gugatan yang kini memasuki tahap akhir, semua pihak diharapkan menunggu hasil keputusan pengadilan sambil tetap menjaga kestabilan layanan publik di daerah tersebut.