Pemprov Malut Fasilitasi Ujian Siswa Terdampak Gempa di Ternate

LintasWarganet.com – 16 April 2026 | Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) mengambil langkah cepat untuk memastikan kelancaran pelaksanaan ujian sumatif akhir bagi siswa yang terdampak gempa bumi di Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate. Setelah gempa berkekuatan 6,2 SR mengguncang wilayah pada tanggal 13 Maret 2024, sejumlah fasilitas pendidikan mengalami kerusakan, menghambat proses belajar mengajar dan persiapan ujian akhir semester.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemprov Malut bersama Dinas Pendidikan setempat menyiapkan tenda belajar di lokasi yang aman dan mudah diakses oleh para siswa. Tenda tersebut dilengkapi dengan meja, kursi, papan tulis, serta peralatan elektronik pendukung seperti proyektor dan pendingin ruangan. Selain itu, materi pembelajaran dan lembar soal ujian disalurkan secara langsung ke tenda, memastikan tidak ada keterlambatan dalam distribusi.

• Penyiapan fasilitas: 15 tenda belajar dipasang di area yang belum rusak, masing-masing menampung hingga 30 siswa.
• Jadwal ujian: Ujian sumatif akhir dijadwalkan pada 22-24 April 2024, dengan pengawasan ketat dari tim pengawas independen.
• Koordinasi logistik: Tim logistik mengatur transportasi buku, alat tulis, dan perlengkapan ujian dari kantor Dinas Pendidikan ke masing-masing tenda.
• Keamanan dan kebersihan: Tim kebersihan rutin membersihkan area tenda, sementara petugas keamanan memastikan ketertiban selama pelaksanaan ujian.

Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, dalam pernyataannya menekankan pentingnya menjaga kesinambungan pendidikan meskipun dalam kondisi darurat. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus memantau situasi dan siap menambah bantuan apabila diperlukan, termasuk penyediaan bantuan psikologis bagi siswa yang mengalami trauma.

Sekitar 450 siswa dari tiga sekolah menengah pertama (SMP) dan satu sekolah menengah atas (SMA) berada dalam zona dampak gempa. Dengan fasilitas tenda belajar, diharapkan mereka dapat menyelesaikan ujian tanpa harus menunda proses akademik, yang berdampak pada kelanjutan pendidikan mereka.

Langkah ini juga menjadi contoh respons cepat pemerintah daerah dalam menghadapi bencana alam, mengintegrasikan aspek pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan upaya serupa dapat diterapkan di wilayah lain yang rawan gempa di Indonesia.