Pemprov Jakarta Tetapkan WFH Setiap Jumat, Ini yang Dikecualikan

LintasWarganet.com – 01 April 2026 | Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) pada hari Jumat. Kebijakan ini diumumkan melalui Surat Keputusan Gubernur pada awal Mei 2024 dan mulai berlaku sejak 1 Mei 2024.

Tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi kepadatan lalu lintas pada hari akhir pekan, menurunkan tingkat emisi kendaraan, serta meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas kerja ASN. Pemerintah berharap dengan adanya WFH setiap Jumat, beban perjalanan dinas dapat berkurang dan kualitas layanan publik tetap terjaga.

Meski diterapkan secara luas, tidak semua pegawai negeri diwajibkan untuk bekerja dari rumah. Berikut ini adalah kategori yang dikecualikan dari kebijakan WFH Jumat:

• Tenaga medis yang bertugas di rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya.
• Aparatur kepolisian dan pemadam kebakaran yang berada di lini operasi.
• Petugas transportasi publik, termasuk sopir bus, taksi, dan angkutan kota.
• Staf yang mengelola layanan kritis seperti sistem informasi, keamanan data, dan infrastruktur telekomunikasi.
• Guru dan tenaga pendidik yang masih mengajar secara tatap muka di sekolah.
• Pegawai yang memiliki tugas lapangan yang tidak memungkinkan pekerjaan jarak jauh.

Untuk ASN yang masuk dalam kategori wajib WFH, kehadiran akan dicatat melalui sistem absensi elektronik. Hasil kerja harian harus dilaporkan melalui portal resmi Pemprov Jakarta, dan atasan akan melakukan evaluasi mingguan.

Reaksi di kalangan ASN beragam. Sebagian besar menyambut baik kebijakan ini karena dianggap dapat meningkatkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Sementara itu, beberapa pimpinan unit mengkhawatirkan potensi hambatan koordinasi dan komunikasi bila sebagian besar tim bekerja secara terpisah.

Pemprov Jakarta menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat fleksibel dan akan dievaluasi setiap tiga bulan. Jika diperlukan, penyesuaian akan dilakukan agar layanan publik tetap optimal tanpa mengorbankan manfaat lingkungan dan kesejahteraan pegawai.

Dengan penerapan WFH setiap Jumat, DKI Jakarta berharap dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam mengadopsi pola kerja hybrid yang lebih modern dan ramah lingkungan.