Pemerintah Diminta Evaluasi Implementasi B50 demi Kesejahteraan Petani Sawit

LintasWarganet.com – 26 Juni 2026 | POPSI menuntut pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan skema B50, sebuah kebijakan yang bertujuan menyalurkan bantuan subsidi energi kepada petani sawit. Menurut pernyataan resmi POPSI, kebijakan tersebut justru menimbulkan kerugian signifikan bagi petani dan meningkatkan defisit dana Badan Penyuluhan dan Pengembangan Daerah Kelapa Sawit (BPDPKS) hingga mencapai Rp 28 triliun.

Beberapa poin utama yang disampaikan POPSI antara lain:

• Peninjauan kembali mekanisme penyaluran bantuan B50 agar lebih tepat sasaran.
• Penghapusan atau penyesuaian komponen biaya yang menyebabkan beban finansial berlebih bagi petani.
• Peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana BPDPKS.
• Pengembalian dana yang telah diserap secara tidak proporsional.

Berikut adalah ringkasan estimasi defisit BPDPKS yang diakibatkan oleh kebijakan B50:

Dengan total defisit yang diproyeksikan mencapai Rp 28 triliun, POPSI menilai bahwa keberlanjutan sektor kelapa sawit terancam jika kebijakan B50 tidak segera ditinjau kembali. Organisasi tersebut mengingatkan bahwa petani sawit merupakan tulang punggung produksi minyak kelapa sawit nasional, sehingga kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah.

Dalam upaya menanggapi tuntutan tersebut, pemerintah diharapkan dapat membentuk tim khusus yang melibatkan perwakilan petani, akademisi, serta lembaga keuangan untuk melakukan audit independen terhadap pelaksanaan B50. Hasil audit kemudian dapat menjadi dasar revisi kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.